Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa negaranya tengah berperang, menyusul serangan milisi Hamas Palestina pada 7 Oktober lalu.
Netanyahu mengatakan Israel akan memerangi Hamas dan bersumpah bakal memusnahkan kelompok yang menjadi musuh bebuyutannya itu.
Baru-baru ini, Netanyahu bahkan dikabarkan telah memberi sinyal kepada pasukan militer untuk melancarkan invasi darat ke Jalur Gaza sehingga menguatkan julukannya sebagai ‘bos perang’ Israel yang anti-Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perintah semacam ini sebetulnya bukan hal baru untuk diucapkan oleh seorang Netanyahu. Sepanjang dia memimpin Israel selama 15 tahun, Bibi, sapaan akrabnya, memang kerap memanfaatkan eskalasi konflik demi mempertahankan kekuasaannya.
Dahlia Scheindlin, analis politik dan peneliti kebijakan di The Century Foundation, pada 2018 mengatakan popularitas Netanyahu selalu moncer tiap kali pemerintahan sang PM dihadapkan oleh krisis.
Pada 2018, misalnya, saat polisi mengusulkan Netanyahu didakwa terkait kasus suap, Partai Likud milik Netanyahu justru semakin banyak memperoleh suara.
Atau ketika eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran pada 8 Mei 2018, jajak pendapat langsung menunjukkan bahwa partainya mendapat suara tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade, dengan 35 atau 36 kursi.
“Seperti banyak hal di Israel, dukungan kuat Netanyahu didasarkan pada keamanan. Dalam wacana politik Israel, kata ‘keamanan’ menandakan ancaman dari segala bentuk kekerasan Palestina, entah itu tembakan roket Qassam, demonstrasi warga Palestina dan upaya untuk menyeberangi perbatasan Gaza, maupun kasus gadis-gadis pembawa gunting [yang melakukan penikaman],” tulis Scheindlin dalam Foreign Policy.
Karena kasus-kasus kekerasan semacam ini, warga Israel tampaknya lebih ingin dipimpin oleh Netanyahu, yang memang memiliki pengalaman di bidang keamanan.
Netanyahu adalah mantan komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di unit komando elit Sayeret Matkal. Dia pernah ikut terjun langsung dalam perang Yom Kippur pada 1973 dan menerima pangkat kapten.
Netanyahu sendiri memanfaatkan kondisi ini dengan baik untuk menggalang suara sebanyak-banyaknya.
Menurut Scheindlin, nyaris setengah warga merasa “lega” karena mempertahankan partai sayap kanan itu di tampuk kekuasaan. Hanya seperempat yang berpikir bahwa perdamaian merupakan hal yang “mungkin”, dan kurang dari setengah orang Yahudi Israel yang mendukung wacana solusi dua negara.
“Pertanyaan di benak mereka adalah siapa yang tahu bagaimana mengelola masalah keamanan, bukan siapa yang bisa membawa perdamaian,” kata Scheindlin.
“Seorang warga Israel baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa dia menghargai Netanyahu karena mengetahui kapan harus mengakhiri eskalasi militer. Dengan kata lain, banyak sentris dan orang sayap kanan yang bukan cuma tidak menyalahkannya atas perang, mereka [bahkan] memuji dia [Netanyahu] karena bisa menahan diri,” lanjut dia.
Meski begitu, keputusan Netanyahu baru-baru ini untuk merombak sistem peradilan telah memicu perpecahan di antara warga Israel.
Netanyahu mengusulkan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai masyarakat melemahkan peran Mahkamah Agung (MA) dan sebaliknya memperkokoh hegemoni pemerintah.
Ia beralasan program itu digalakkan untuk menyetarakan peran yudikatif dengan eksekutif dan legislatif. Menurutnya, selama ini hakim MA terlalu berkuasa.
Para kritikus pun menilai usulan ini berpotensi digunakan Netanyahu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat hukum. Hal ini pun dinilai bakal menjauhkan Israel dari nilai-nilai demokratis.
Bersambung ke halaman berikutnya…
