Menteri ESDM Arifin Tasrif tak takut digugat jika ada negara yang tak terima soal aturan larangan ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. (iStockphoto/majorosl)
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tak takut digugat jika ada negara yang tak terima soal aturan larangan ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023.
Bahkan, ia mengatakan pihaknya siap menggugat balik, seperti yang terjadi pada kebijakan larangan ekspor nikel yang digugat oleh World Trade Organization (WTO).
“Kalau digugat lagi, ya kita gugat lagi. Nanti bauksit bisa balik lagi nggak barangnya itu kalau kita udah gali? Kagak balik lagi kan,” kata Arifin seperti dikutip dari detik.com, Jumat (9/6).
Ia memastikan saat ini belum ada keluhan dari negara pembeli (buyer). Arifin juga menuturkan, pemerintah tak ingin menjual barang-barang mentah.
“Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada, ngerti dong negara lain dong. Masa kita disuruh jual barang batu-batuan begitu,” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga meminta pelaku usaha untuk berkomitmen membangun smelter. Menurut Arifin, pelaku usaha juga harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Ya harusnya mereka mau bangun dong (smelter). Kita kerja sama lah, prinsipnya kita bangun di sini, create value dari sini juga. Ini bagian dari sharing,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan larangan ekspor bauksit akan dimulai 10 Juni 2023 besok. Pelaksanaan itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Muhammad Wafid, Kamis (8/6 ) kemarin.
“Ya tetap on lah, kalau kebijakan itu sudah lama itu sama Presiden memang harus tanggal 10 (Juni),” katanya.
Saat ditanya bagaimana serapan bauksit, dia hanya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang ekspor bauksit.
“Intinya kita menindaklanjuti apa perintah dari presiden, bagaimana nanti hasilnya ya dievaluasi lagi gitu kan,” katanya.
“Sementara, kita masih tetap on 10, (tanggal) 10,” sambungnya.
Presiden Jokowi sendiri memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
“Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).
Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.
Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan dengan larangan itu nantinya bauksit yang tidak diekspor bisa diolah di smelter dalam negeri. Ia mengatakan sudah ada 4 smelter bauksit yang telah rampung untuk mengolah bauksit tersebut.
“Ada empat smelter yang sudah jadi, nah itu kalau dipenuhi bahan bakunya bisa menyerap 90 persen, saya rasa itu bisa jadi salah satu solusi,” terangnya.
(mrh/dzu)
