Ilustrasi. Indonesia pilih tak hadiri pertemuan informal Thailand yang membahas soal Myanmar. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal undangan di pertemuan informal ASEAN, yang diinisiasi Thailand untuk membahas soal Myanmar, hari ini, Senin (19/6).
Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, mengatakan Indonesia memang menerima undangan tersebut, tetapi tidak hadir.
“Kita diundang, tapi jangan ditanya mengapa kita tidak hadir,” kata Ngurah saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat.
Ngurah tak menjelaskan lebih rinci alasan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tak hadir di pertemuan yang digelar Thailand hari ini.
Bangkok mengklaim ini bukan pertemuan formal ASEAN, melainkan pertemuan untuk “membantu mendukung upaya ASEAN” mengakhiri kekerasan di Myanmar.
Dalam rilis resmi Kemlu Thailand, mereka menyebut pembicaraan “diperkirakan akan dihadiri perwakilan tingkat tinggi dari Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, India, dan China.
Sejauh ini, tak ada rincian mengenai siapa perwakilan yang akan hadir.
Dalam kesempatan itu, Ngurah juga mengatakan suatu negara berhak melakukan inisiatif terkait persoalan Myanmar selama tak mencederai aturan yang disepakati ASEAN.
“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” ujar Ngurah.
Ngurah juga tak bisa menilai apakah pertemuan tersebut bertentangan dengan lima poin konsensus. Beberapa pihak menilai pertemuan di Thailand bertentangan dengan ASEAN.
“Kita jelaskan tadi engagement dengan salah satu pihak saja, berarti tidak sejalan dengan five point of consensus. Kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan apa tidak,” imbuh dia.
Lima poin konsensus merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN pada April 2021 lalu. Kesepakatan ini merespons kekerasan yang terjadi di Myanmar usai kudeta pada Februari di tahun yang sama.
Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.
Selain hal tersebut, poin kesepakatan itu juga menyebutkan ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Namun, junta dianggap tak melaksanakan poin konsensus itu dan masih melakukan kekerasan di Myanmar. ASEAN lalu mengambil sikap lagi dengan memblokir junta Myanmar di semua aktivitas blok Asia Tenggara tersebut.
(isa/dna)
