Pegawai KPK diduga tilap uang perjalanan dinas untuk belanja hingga jalan-jalan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia —
NAR, Admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggunakan uang diduga hasil korupsi perjalanan dinas (perdin) sebesar Rp550 juta untuk belanja dan jalan-jalan.
“Uangnya digunakan untuk pacaran, belanja baju, mengajak keluarga jalan-jalan,” ujar sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui kasus tersebut lewat pesan tertulis, Selasa (27/6).
Sumber ini mengungkapkan modus yang dipakai NAR untuk ‘menilap’ uang perdin tersebut, seperti memanipulasi tiket dan uang makan pegawai.
“Dia manipulasi uang tiket, hotel dan uang makan. Caranya dia manipulasi jumlah orang yang berangkat plus bikin bukti bayar bodong. Tak lupa dia potong-potong lagi uang harian orang yang berangkat,” imbuhnya.
Terkait OTT Bupati Probolinggo
Sumber CNNIndonesia.com lainnya mengatakan kasus penggelapan uang perdin ini bermula saat Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada Agustus 2021 silam.
Puput bersama suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi NasDem, Hasan Aminuddin, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 30 Agustus 2021 dini hari.
“Untuk penanganan kasus Probolinggo. Satgas ada sekitar 14 kali ke Probolinggo dan sekitarnya. Setiap kali perjalanan dinas, rata-rata yang digelembungkan Rp20 juta-Rp40 juta laporan keuangannya,” kata dia.
Sumber ini mengungkapkan pelbagai modus yang digunakan NAR untuk menilap uang perdin. Di antaranya menambahkan jumlah unit mobil yang disewa di daerah saat Satgas Penindakan melakukan penyidikan kasus Bupati Probolinggo dan kawan-kawan.
“Seperti mobil yang disewa Satgas sebanyak empat unit untuk waktu lima hari, lalu oleh yang bersangkutan [NAR] pada laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dilaporkan unit yang disewa sebanyak enam unit selama tujuh hari,” imbuhnya.
Sumber ini berujar NAR juga menambahkan nama-nama pegawai yang melakukan perdin di luar surat tugas yang ada. Kemudian NAR juga memanipulasi jumlah tiket pesawat dan jumlah pegawai yang berangkat.
“Modus yang sama juga dilakukan terhadap bill hotel saat Satgas melakukan perjalanan dinas,” ungkapnya.
“Semua laporan perjalanan dinas wajib ditandatangani oleh Kasatgas dan juga disetujui Bendahara Kedeputian Penindakan. Artinya, main tanda tangan mereka tanpa di-review terlebih dahulu,” tandasnya.
“Semenjak jadi ASN dan diubah jadi sistem lump sum, dulunya at cost, banyak pegawai yang mengejar perjalanan dinas padahal gaji di KPK-nya besar,” lanjutnya lagi.
Usut pidana dan etik
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menyampaikan kasus ini terungkap dari atasan NAR yang melaporkan ke Inspektorat KPK. Berdasarkan temuan awal, NAR diduga menggelapkan uang perjalanan dinas sejumlah Rp550 juta dalam kurun waktu satu tahun.
“Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah Rp550 juta dalam kurun waktu tahun 2021-2022,” ujar Cahya dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/6).
Atas bukti permulaan tersebut, Cahya menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah melaporkan NAR atas dugaan tindak pidana korupsi kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.
“Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebastugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut kepada Dewan Pengawas KPK,” terang Cahya.
(ryn/chri)
