Sidang perdana kasus perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN ) Surabaya, Kamis (20/7). (CNN Indonesia/Farid)
Surabaya, CNN Indonesia —
Mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, terdakwa kasus perampokan rumah dinas, mengaku sakit hati karena dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh wakilnya saat itu, Santoso.
Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Samanhudi dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (20/7).
Hal itu bermula saat Samanhudi bertemu dengan terdakwa perampok yakni Hermawan alias Natan Moenawar, saat sama-sama mendekam di Lapas Sragen, sekitar Agustus 2020 silam.
“Hermawan memperkenalkan dirinya bisa dihukum di Lapas Sragen karena terlibat beberapa perkara pencurian dan perampokan. Sementara Samanhudi selain memperkenalkan diri, dia bercerita tentang masa lalunya sebagai mantan Wali Kota Blitar 2 periode,” kata JPU Sabetania Paembonan.
Saat itulah, Samanhudi mengaku memiliki dendam dengan Wali Kota Santoso yang merupakan wakilnya dulu. Ia mengklaim Santoso lah orang yang melaporkannya ke KPK 2018 silam.
“Juga menyampaikan bahwa dirinya bisa menjalani pidana di Lapas Sragen karena tindak pidana korupsi dan pascapenetapan oleh KPK, karena dilaporkan oleh Saksi Santoso yang merupakan wakil wali kota saat itu. Sehingga hal tersebut membuat dirinya sakit hati,” ucapnya.
Pada pertemuan berikutnya yang masih terjadi dalam Lapas Sragen, Samanhudi kemudian mulai membicarakan soal situasi dan kondisi rumah dinasnya dulu.
“Yang di antaranya, menyampaikan yaitu terkait adanya uang tunai yang kurang lebih Rp800 juta hingga Rp1 miliar yang disimpan di brankas setinggi lutut di dalam kamar rumah dinas wali kota,” ucapnya.
Samanhudi bisa tahu karena itu juga kebiasaanya saat menjadi Wali Kita Blitar dulu. Alasan uang itu disimpan di kamarnya, karena ia takut bila terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, bila menyimpannya di kantor.
“Karena menurut terdakwa Samanhudi, apabila disimpan di kantor khawatir terkena OTT KPK,” ujar dia.
Selain itu, kata JPU, Samanhudi juga menyampaikan kondisi rumah dinas yang hanya dihuni wali kota, istrinya dan tiga penjaga saja.
“Saat itu terdakwa juga menginformasikan tentang penjaga yang hanya ada dua atau tiga orang Satpol PP,” ucapnya.
Hal itu membuat terdakwa Hermawan tertarik. Dia kemudian mencari tahu soal apakah petugas dilengkapi senjata atau tidak, dan adanya pembantu yang tinggal di sana.
Samanhudi juga memberikan informasi soal jam tidur para penjaga di atas 01.00 WIB dini hari, pintu gerbang yang tidak dikunci gembok, serta jalur kabur dengan memanjat tembok atau gerbang lainnya.
Di pertemuan berikutnya dengan Hermawan, Samanhudi juga mengungkap kekesalannya karena dipindah ke Lapas Sragen. Dia menduga itu karena Santoso disebut ingin membatasi geraknya.
“Terdakwa Samanhudi merasa telah dipindahkan Santoso karena tidak diberi ruang dan tidak boleh membawa HP, dengan tujuan supaya tidak bisa mengondisikan dan mengumpulkan simpatisannya, guna menyukseskan anaknya yang mencalonkan sebagai Wali Kota Blitar tahun 2020,” katanya.
Mendapat petunjuk itu, terdakwa Hermawan kemudian mengajak Ali Jayadi, Asmuri, Oki Suryadi dan Medi (DPO) untuk melancarkan aksi perampokan di Rumah Dinas Santoso, 12 Desember 2022 silam.
“Karena akibat tindakan Samanhudi yang memberikan informasi kepada kawanan perampok itu, saksi korban Santoso dan istrinya mengalami kerugian materiel berupa lima buah jam tangan, satu kalung emas, satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah cincin merah serta uang tunai sejumlah Rp700 juta,” ujar dia.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mendakwa Samanhudi dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
(frd/isn)
