Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan pemberantasan praktik judi online harus semakin serius digencarkan. Hal ini lantaran judi online telah menyebabkan kerugian mencapai Rp27 triliun per tahun di kalangan masyarakat.
Budi menyebut, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp200 triliun.
“Untuk penanganan judi online ini, fokus strategi kita harus lebih maju daripada yang digunakan oleh pelaku. Kita tidak bisa lagi melakukan upaya yang biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,” kata Budi dalam Rapat Pimpinan Eselon I Kemenkominfo di Gedung Kemenkominfo, Jumat (22/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menerangkan, selama periode 1 September sampai 21 September 2023, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses atau penghapusan (takedown) terhadap 60.582 konten judi online.
Adapun platform dengan sebaran konten yang ditangani terbanyak, yakni situs web dan alamat IP sebanyak 55.768 konten, disusul oleh file sharing sebanyak 3.488 konten, Facebook dan Instagram sebanyak 675 konten, lalu Google serta Youtube sebanyak 638 konten. Beberapa platform yang hingga saat ini belum ditemukan konten perjudian online di bulan September ini, yaitu TikTok, Halo-App, Snack Video, dan App Store.
Selain pemutusan akses atau penghapusan (takedown) konten, Kemenkominfo juga mendorong upaya penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi judi online.
Salah satu langkahnya, Budi telah secara formal meminta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat kegiatan judi online. Per 21 September 2023, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 201 rekening bank dan 1.931 rekening lainnya sedang diproses oleh OJK.
Perkuat Kolaborasi
Budi menernagkan, upaya Kemenkominfo memberantas judi online akan dilakukan secara menyeluruh. Tindakan preventif sendiri telah dilakoni dengan melakukan analisis modus terbaru penyebaran konten judi online, salah satunya melalui penyisipan tautan situs dan konten judi online ke dalam situs-situs pemerintah.
Untuk itu, Kemenkominfo akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik kementerian/lembaga dalam memperkuat pengawasan dan kebijakan lintas-sektor maupun dengan platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi online dan konten negatif lainnya.
“Dalam penanganan rekening terkait judi online, kami juga telah berkoordinasi secara aktif dengan bank dan penyelenggara jasa keuangan,” ujar Budi.
Di samping itu, Kemenkominfo juga akan memerintahkan operator seluler memperkuat upaya verifikasi data pengguna kartu SIM serta meminta para penyelenggara jasa internet untuk mengidentifikasi jaringan yang disisipi oleh situs maupun konten judi online.
Budi menegaskan, penindakan dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran oleh operator seluler maupun penyelenggara jasa internet akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami mengapresiasi peran pemangku kepentingan yang telah responsif dalam memberantas judi online. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, platform digital, operator seluler dan penyelenggara jasa internet, bank dan penyelenggara jasa keuangan untuk penanganan judi online,” ujar Budi.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Semuel Abrijani Pangerapan juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara strategi internal dan kolaborasi dengan pihak eksternal.
“Kami akan terus memperkuat konsolidasi internal, termasuk dengan peningkatan kapasitas perangkat keras dan SDM Kementerian Kominfo untuk memberantas judi online. Kolaborasi di pihak eksternal juga akan ditingkatkan agar pemberantasan perjudian online dapat semakin berjalan optimal untuk mewujudkan ruang digital yang produktif,” ucap Semuel.
(osc/osc)
