Menko Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri kebijakan wajib parkir dolar AS yang diberlakukan Jokowi mulai 1 Agustus bisa menambah devisa US$100 miliar. (CNN Indonesia/ Panji Septo).
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri kebijakan wajib parkir dolar AS alias Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diberlakukan Pemerintahan Presiden Jokowi mulai 1 Agustus mendatang bisa menambah devisa sampai US$100 miliar.
Potensi penambahan itu bisa didapat setahun setelah kebijakan diterapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, eksportir wajib menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di lembaga keuangan Tanah Air sebesar 30 persen dalam tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.
“Jadi dari perhitungan itu bisa menambah (devisa) antara US$60 (miliar) sampai US$100 miliar. Itu range yang bisa kita dapatkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/7).
Perkiraan potensi ini merujuk pada data DHE SDA 2022 dari empat sektor (pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) yang mencapai US$203 miliar atau 69,5 persen dari total ekspor Indonesia yang mencapai US$292,0 miliar.
“Maka, minimal kalau 20 persen dari US$203 (miliar) itu nilainya US$60 miliar dalam setahun. Dan dari total ekspor Indonesia bisa menjadi US$9 miliar hitungan BI. Jadi antara US$60 sampai dengan US$100 miliar itu yang bisa kita dapatkan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah menambah 260 jenis barang atau post tarif yang wajib menyimpan DHE di dalam negeri. Sehingga saat ini totalnya menjadi 1.545 jenis barang yang wajib ikuti aturan DHE.
Penambahan ini bertujuan agar makin banyak jenis barang atau komoditas ekspor yang wajib menyimpan DHE nya di dalam negeri. Dengan itu, ia berharap potensi likuiditas yang didapatkan juga makin besar.
“Kalau tadinya dalam pos tarif KMK 744/2020 ada 1.285 pos tarif, maka di dalam KMK ini akan ditambahkan 260 pos tarif yang akan masuk dalam DHE,” kata Sri Mulyani.
Secara rinci, jenis barang yang ditambah adalah sebanyak 29 pos tarif pada sektor pertambangan, 67 jenis di sektor perkebunan, 44 jenis di sektor kehutanan, dan 120 jenis di sektor perikanan.
“Jadi walaupun ini adalah bentuknya kepmenkeu, ini bukan menkeu sendiri yang memutuskan, namun melalui koordinasi K/L terkait yang membawahi sektor-sektor tersebut,” pungkasnya.
(ldy/agt)
