Jakarta, CNN Indonesia —
Australia bakal menggelar referendum mengenai hak-hak suku adat antara lain Aborigin dan orang kepulauan Torres Strait pada 14 Oktober mendatang.
“Pada hari itu, setiap warga Australia akan memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk menyatukan negara kita,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese saat mengumumkan tanggal pemungutan suara, seperti dikutip AFP, Rabu (30/8).
“Empat belas Oktober adalah waktu kami. Ini merupakan kesempatan kami. Ini adalah momen untuk memanggil yang terbaik dari karakter warga Australia,” ucapnya melanjutkan.
Referendum ini bakal menentukan nasib suku-suku adat di Australia yang selama ini masih terpinggirkan.
Jika referendum disahkan, para penduduk asli Australia akan diakui dalam konstitusi untuk pertama kalinya.
Mereka juga bakal mendapatkan hak untuk diajak berkonsultasi tentang undang-undang yang berdampak pada komunitas mereka, yang disebut “Suara ke Parlemen”.
“Ini memungkinkan orang-orang kami untuk duduk di meja,” kata akademisi pribumi dan pengacara konstitusi Megan Davis.
Kendati begitu, sejak awal diumumkan, kampanye untuk menyetujui referendum ini tampak tak begitu dinantikan. Berdasarkan jajak pendapat, suara masyarakat untuk memberikan persetujuannya saat ini terhitung rendah ketimbang suara sebaliknya.
Hal ini pun memicu kekhawatiran bahwa Australia bakal gagal mengadakan referendum dan berakhir menyia-nyiakan kesempatan langka untuk menuju kesetaraan.
“Memilih tidak setuju akan menutup pintu pada kesempatan untuk bergerak maju,” kata Albanese.
“Jangan menutup pintu pada generasi pribumi Australia berikutnya.”
Salah seorang penentang referendum, pemimpin partai oposisi Konservatif, Peter Dutton, menilai referendum bukan “demi kepentingan terbaik” Australia dan mengklaim bahwa itu hanya akan menciptakan birokrasi.
Senator dari Konservatif, Jacinta Nampijinpa Price, juga mengatakan bahwa pemungutan suara cuma akan menabur perpecahan dan ketidakpuasan.
“Kami tidak akan membiarkan perdana menteri dan referendum ini memecah belah negara kami di sepanjang garis ras dalam konstitusi,” katanya.
Sementara itu, aktivis masyarakat adat, Georgia Corrie, mengaku senang karena banyak penduduk Negeri Kanguru yang mulai memberikan dukungan bagi pribumi.
“Warga Australia sudah menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengakui orang Aborigin dan Torres Strait,” ucap dia.
Selama lebih dari 200 tahun usai penjajahan, penduduk Aborigin dan Kepulauan Torres Strait masih banyak yang menderita soal kesehatan, kematian, dan kesulitan ekonomi ketimbang penduduk non-pribumi.
Pemerintah sudah berulang kali mencoba menutup kesenjangan itu namun sikap rasis yang mengakar di masyarakat mempersulit hal tersebut.
Sejak menjadi federasi pada 1901, total ada 44 referendum yang diadakan di Australia. Dari jumlah itu, hanya delapan referendum yang berhasil lolos, salah satunya terkait usia pensiun untuk hakim.
Untuk bisa lolos, referendum sendiri harus bisa meraih suara mayoritas baik di negara bagian maupun secara nasional.
(blq/dna/blq)
