CNN Indonesia
Selasa, 20 Jun 2023 04:19 WIB
Bagikan :
Ilustrasi bendera Australia. Foto: iStock/mollypix
Jakarta, CNN Indonesia —
Senat Australia mengesahkan undang-undang yang membuka jalan bagi negara itu mengadakan referendum terkait nasib suku Aborigin dan orang Kepulauan Selat Torres, Senin (19/6).
Dalam pemungutan suara terakhir di majelis tinggi parlemen, 52 suara mendukung RUU sementara 19 lainnya menolak. Dengan jumlah ini, undang-undang terkait nasib suku adat Australia resmi disahkan dengan suara absolut.
“Parlemen mengesahkan undang-undang, tapi orang-orang lah yang membuat sejarah,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese usai UU disahkan, seperti dikutip Reuters, Senin (19/6).
“Ini waktu Anda, kesempatan Anda, peluang Anda untuk menjadi bagian dalam pencetakan sejarah,” lanjut dia.
Dengan pengesahan ini, kini Albanese harus menetapkan tanggal referendum, yang diperkirakan antara Oktober dan Desember.
Anggota parlemen yang mendukung RUU menyambut gembira hingga bersorak ketika angka akhir pemungutan suara dibacakan di parlemen.
“Ini adalah permintaan yang sangat sederhana, untuk diakui dalam konstitusi,” kata Malarndirri McCarthy, warga pribumi sekaligus senator Partai Buruh.
“Mayoritas masyarakat adat ingin ini terjadi.”
Sementara itu, kelompok yang menolak perubahan konstitusi berpendapat bahwa langkah semacam ini hanya akan membagi Australia berdasarkan ras.
“Jika suara ya menang, kita akan terpecah selamanya,” kata juru bicara oposisi untuk urusan Pribumi, Senator Jacinta Nampijinpa Price.
Ini akan menjadi referendum pertama yang dilakukan warga Australia sejak 1999 ketika negara itu menolak pembentukan republik.
Referendum itu akan menanyakan para warga apakah mereka mendukung perubahan konstitusi untuk memasukkan Voice to Parliament, sebuah komite yang bisa memberikan nasihat kepada parlemen mengenai hal-hal yang memengaruhi orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.
Selama lebih dari 200 tahun usai penjajahan, orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres tak pernah disebutkan dalam konstitusi dan kerap terpinggirkan.
Mereka terus menderita soal kesehatan, ekonomi, hingga kematian.
Pemerintah telah berulang kali mencoba menutup kesenjangan itu, namun sikap rasis yang mengakar di masyarakat mempersulit hal tersebut.
Untuk bisa merubah konstitusi juga merupakan hal yang sukar di Australia. Sebab pemerintah mesti mengamankan lebih dari 50 persen suara secara nasional dan di negara bagian.
Mayoritas pemilih di setidaknya empat dari enam negara bagian harus mendukung perubahan tersebut untuk bisa meloloskannya.
Di masa lalu, ada 44 proposal yang diajukan untuk perubahan konstitusi dalam 19 referendum. Namun, hanya delapan yang lolos. Salah satunya yaitu referendum 1967 tentang hak-hak adat.
(blq/dna)
Bagikan :
