Jakarta, CNN Indonesia —
China meminta konsulat asing di Hong Kong untuk mengumpulkan dokumen dan data pribadi seperti alamat rumah, staf lokal mereka.
“[Semua konsulat di Hong Kong agar] memberikan informasi tentang semua staf lokal (termasuk) penduduk tetap dan penduduk tidak tetap,” demikian perintah China., dikutip AFP, Rabu (20/9).
Data itu mencakup alamat rumah, deskripsi pekerjaan para staf lokal, dokumen dari Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri China (OCMA), dan dua formulir yang harus diisi konsulat dengan rincian staf lokal di sana.
Salah satu formulir, berjudul “Pemberitahuan Staf yang Terlibat Secara Lokal”, mengharuskan konsulat memberikan informasi tentang nama staf, posisi, alamat tempat tinggal, dan nomor dokumen identitas.
Formulir lainnya meminta konsulat untuk memberitahu pihak berwenang mengenai pemutusan status pekerjaan.
Surat itu menyebut, formulir yang sudah diisi harus dikirim ke Divisi Protokol pemerintah Hong Kong paling lambat 18 Oktober.
Dua sumber diplomatik mengonfirmasi bahwa konsulat tempat mereka bekerja telah menerima dokumen itu. Mereka juga mengatakan ini kali pertama China meminta data pribadi staf lokal.
“Kami masih mengkaji dokumen tersebut dan akan memeriksanya,” kata salah satu sumber, seperti dikutip AFP, Rabu (20/9).
Sumber lain membenarkan kantor konsulatnya telah menerima dokumen dari pemerintah China.
“Ini pertama kalinya kami mendapat permintaan seperti ini,” ujar sumber itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, menyebut data yang diminta adalah staf recruitment setempat.
“Sejauh ini info yang kami peroleh, yang diminta adalah data staf recruitment setempat. Artinya bukan pemegang paspor diplomatik maupun dinas,” kata Iqbal ke CNNIndonesia.com, Selasa (20/9).
Seorang perwakilan kantor Uni Eropa untuk Hong Kong dan Makau juga mengatakan mereka “mencari tahu masalah ini dengan cermat” dan menolak berkomentar lebih lanjut
AFP telah menghubungi OCMFA dan Divisi Protokol pemerintah Hong Kong, yang menangani urusan konsuler dan kunjungan resmi ke Hong Kong untuk meminta komentar persoalan itu. Namun, kedua pihak tersebut tak segera merespons.
Selama beberapa tahun terakhir, China meningkatkan kendali atas kota semi-otonom tersebut. Tak hanya itu, mereka memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020 usai muncul gerakan protes pro-demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan.
(isa/dna)
