Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengamini bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan segera disahkan DPR menuai penolakan.
Menurutnya, penolakan muncul karena RUU Kesehatan sulit diterima oleh kalangan “pemain”.
“RUU Kesehatan sulit diterima oleh para ‘pemain’,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam Podcabs Rapor Pandemi hingga Polemik RUU Kesehatan seperti diberitakan Antara, Senin (3/7).
Dia menegaskan bahwa RUU Kesehatan dirancang didasari pengalaman menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) lalu. Kala itu tak ada negara yang siap. Begitu pula Indonesia.
“Begitu Covid-19, banyak yang mati karena obat-obatannya enggak siap, penelitian vaksinnya enggak siap, jumlah dokter di rumah sakit enggak siap. Itu realita yang kita hadapi,” katanya.
Menurutnya, UU Kesehatan milik Indonesia pun sudah tertinggal jika dibandingkan negara lain. Atas dasar itu dia ingin ada kebaruan dalam UU Kesehatan.
“Teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak ‘pemain’, banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang gap kita dengan luar negeri jauh, itu sebabnya kenapa orang Indonesia ‘pindah’ (berobat-red) ke luar negeri,” kata Budi.
Ia mengatakan, Undang-Undang Kesehatan di Indonesia direvisi lewat transformasi kesehatan yang ditopang enam pilar layanan. Tujuannya agar sistem kesehatan nasional lebih siap menghadapi pandemi di masa depan.
“Sistem kesehatan yang dimaksud tidak hanya rumah sakit dan dokter, tetapi juga ada layanan primer seperti puskesmas dan posyandu untuk mendidik masyarakat, farmasi dan alat kesehatan, obat-obatan produksi dalam negeri, pembiayaan, SDM, serta teknologi informasi dan bioteknologi kesehatan,” katanya.
Menurut Budi, RUU Kesehatan sudah dipersiapkan sejak Desember 2022 dengan melibatkan masyarakat. Sosialisasi berlanjut pada agenda public hearing oleh pemerintah sejak Februari sampai akhir April 2023.
Selama periode tersebut, dia menyebut Kemenkes telah menggelar 150 event mengundang 1.200 institusi, 7.000 tamu undangan hingga menghasilkan 6.000 masukan yang dipertimbangkan.
“Kemudian yang terakhir kemarin, RUU Kesehatan balik lagi ke Komisi IX DPR untuk dilakukan hal yang sama. Kalau saya lihat daftar hadir, semua organisasi profesi, stakeholder diundang. Kan ada YouTube yang bisa dilihat kapan saja,” katanya.
RUU Kesehatan juga menuai protes dari sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) salah satunya yang beberapa kali menggelar demonstrasi menolak rancangan undang-undang baru tersebut.
Menurut Budi, ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap RUU Kesehatan merupakan hal yang wajar dalam diskusi dalam alam demokrasi.
“Kalau ada yang merasa, kok saya kasih seratus (masukan) tidak semuanya diterima, ya wajar. Kami lihat, dari seratus yang masuk akal cuma 50, DPR lihat yang masuk akal cuma 40. Diskusi itu terjadi,” katanya.
(Antara/bmw)
