Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada calon presiden (capres) yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada calon presiden (capres) yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya ya,” kata Bahlil usai jumpa pers Realisasi Investasi Kuartal II-2023 di kantornya, Jakarta, Jumat (21/7).
Bahlil berpendapat siapa pun presiden pengganti Jokowi akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia beralasan pembangunan IKN adalah perintah undang-undang.
Bahlil berkata salah satu kewajiban dan sumpah seorang presiden adalah menaati perundang-undangan. Sementara itu, pembangunan IKN diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
“IKN itu bukan hanya program Jokowi, itu program negara karena sudah ada undang-undang, maka siapa pun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang,” ucapnya.
Sebelumnya, pembangunan IKN menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden mendatang. Kebijakan itu baru dijalankan Presiden Jokowi dan akan berlanjut hingga 2045.
Jokowi tak bisa mencalonkan diri lagi Pilpres 2024. Pandangan kandidat presiden terhadap pembangunan IKN pun menjadi pertanyaan publik.
Bakal capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih sebagai presiden. Dia menilai kebijakan Jokowi itu sudah tepat dan perlu dilanjutkan.
Ganjar Pranowo juga menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Dia berkata kebijakan itu telah dituangkan ke dalam undang-undang dan presiden wajib menjalankannya.
Sementara itu, Anies tak gamblang apakah akan melanjutkan atau menyetop pembangunan IKN. Dia berkata akan mengkajinya bersama berbagai pihak.
“Ini bukan selera saya akan teruskan atau tidak, justru harus libatkan semua,” kata Anies di IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7).
“Unsur ilmu pengetahuan, data dan fakta, itu jadi penentu untuk pengambilan keputusan. Kalau itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan assesment-nya itu baik, let’s proceed, tetapi kalau tidak, jangan,” ujarnya.
(dhf/fra)
