Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penahanan sembilan pegawainya terkait korupsi tunjangan kinerja oleh KPK mempercepat pemutusan status mereka sebagai PNS. ( Brook Mitchell/Pool via REUTERS/File Photo).
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal langkah KPK menetapkan sembilan pegawainya menjadi tersangka korupsi tunjangan kinerja.
Ia mengatakan langkah KPK itu akan mempercepat kejelasan status kepegawaian ke sembilan PNS itu.
“Kalau sudah masuk ranah hukum, itu tentu saja kita taati aturannya. Secara status pasti akan putus dari status kepegawaian mereka,” katanya di Jakarta, Jumat (16/6).
Ia mengatakan sebelum penetapan status tersangka terhadap 9 pegawainya itu dilakukan KPK, Kementerian ESDM sebenarnya sudah melakukan proses internal terhadap mereka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan sembilan dari 10 pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai menetapkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tahun 2020-2022.
Penahanan tersangka dilakukan setelah KPK rampung memeriksa para tersangka pada Kamis (15/6).
“Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan untuk saat ini terhadap sembilan orang dengan masa penahanan pertama 20 hari terhitung 15 Juni sampai 4 Juli 2023,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/6).
Sembilan tersangka yang ditahan yaitu Subbagian Perbendaharaan/PPSPM Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, Staf PPK Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo.
Kemudian PPK Haryat Prasetyo, Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annashikhah dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine.
“Tersangka A (Abdullah, Bendahara Pengeluaran) masih akan menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya lebih dahulu dan KPK sudah melakukan koordinasi dengan pihak RS dan PB IDI,” kata Firli.
Firli mengungkapkan negara mengalami kerugian hingga Rp27,6 miliar dari kasus ini.
(mrh/agt)
