Hipmi menolak rayuan IMF yang meminta Indonesia menghapus larangan ekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia —
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus larangan ekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.
“Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral,” tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).
Menurutnya, IMF kurang suka dengan langkah Jokowi karena Indonesia bisa mendulang cuan lebih dari larangan ekspor bahan mentah, dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri. Fathul berpesan Indonesia jangan gentar dengan segala manuver asing.
Ia berpendapat seharusnya IMF objektif, yakni dengan menghitung cost and benefit dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak cuma peduli dengan negara lain. Terlebih, selama ini terjadi defisit neraca perdagangan cukup besar antara Indonesia dan negara pengimpor nikel, khususnya China.
“Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF,” jelas Fathul.
Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.
“Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel,” tandas Fathul.
IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).
Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
“Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain,” tulis laporan IMF.
(skt/pta)
