Jakarta, CNN Indonesia —
China buka suara usai Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menhan Prabowo Subianto menyebut klaim Negeri Tirai Bambu soal Laut China Selatan (LCS) melanggar hukum.
Melalui pernyataan Kedutaan Besar China di Jakarta, Beijing menilai AS mencatut Prabowo dalam pernyataan bersama pertemuan sang menteri dengan Austin di Washington pada 24 Agustus lalu.
“Kami mencatat pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan AS. Namun, kami diberitahu pihak Indonesia bahwa apa yang digambarkan pihak AS tidaklah benar,” kata jubir itu dalam rilis resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/8).
Jubir itu kemudian berujar, “Faktanya, tak ada konten seperti itu yang ditemukan dalam siaran pers pihak Indonesia pada pertemuan yang sama.”
Lebih lanjut, jubir itu menerangkan China, Indonesia, serta negara-negara kawasan punya aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
“Negara-negara di luar kawasan ini harus menghormatinya. Kami menentang upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” lanjut jubir itu.
Namun, jubir itu tak menyebut secara rinci negara mana yang menabur perselisihan dan menimbulkan masalah.
Pernyataan China itu muncul menanggapi hasil pertemuan Austin dan Prabowo pekan lalu. Dalam rilisnya, Kemhan AS menyebut Austin dan Prabowo sepakat menilai klaim maritim China di Laut China Selatan melanggar hukum internasional.
“Mereka (Prabowo dan Austin) memandang bahwa klaim maritim China yang ekspansif di Laut China Selatan tidak sejalan dengan hukum internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS),” bunyi pernyataan Kemhan AS soal pertemuan Prabowo dan Austin.
Laut China Selatan (LCS) memang menjadi kawasan rawan konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan itu, yang bertabrakan dengan teritorial beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei.
Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan. Namun, manuver kapal-kapal China di LCS dekat Natuna kerap membuat Jakarta cemas.
Sejumlah kapal ikan dan kapal patroli Negeri Tirai Bambu juga sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena China kerap memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
China bahkan beberapa kali menganggap wilayah Natuna Utara bagian dari Laut China Selatan yang diklaimnya.
Sementara itu, AS tak punya sengketa di LCS.
Namun, Washington telah lama mengecam klaim teritorial sepihak China di perairan yang merupakan salah satu jalur perdagangan utama di dunia.
AS kerap mengkampanyekan kebebasan bernavigasi di LCS sebagai perairan internasional sehingga kapal dan pesawat asing bisa bebas melewati kawasan tersebut.
Namun, China kerap mencegat dan mengecam manuver-manuver kapal dan pesawat AS di LCS.
Klaim China di LCS memang pernah ditolak Pengadilan Arbitrase Internasional sekitar 2016 usai digugat Filipina.
Namun, China tetap menunjukkan agresivitasnya di perairan itu dengan membangun pulau hingga memasang instalasi militer.
(rds/bac)
