Thailand mengklaim Indonesia kurang berkenan atas perang Bangkok menggelar pertemuan informal yang mengundang junta militer Myanmar. (AFP/BAY ISMOYO)
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengklaim Menlu RI Retno Marsudi kesal soal rencana Bangkok menggelar pertemuan informal ASEAN membahas konflik Myanmar.
Pertemuan itu berlangsung di Pattaya pada Senin (19/6). Pemerintah sementara Thailand mengundang sejumlah Menlu negara anggota ASEAN, dan Menlu junta militer Myanmar Than Swe.
Dalam laporan Bangkok Post, Don mengaku Retno kesal akibat peran Thailand dalam masalah Myanmar ini.
Indonesia tahun ini merupakan ketua ASEAN. Berdasarkan konsensus yang disepakati para pemimpin blok ini pada April 2021 lalu, ASEAN akan memfasilitasi dialog inklusif terhadap semua pihak di negara itu.
Selama menjadi ketua, Indonesia berusaha melakukan pendekatan terhadap semua pihak di Myanmar termasuk junta dan oposisi.
Don lalu menjelaskan ke Retno bahwa dialog informal tersebut untuk melengkapi upaya ASEAN menangani krisis di Myanmar dan tidak atas nama organisasi Asia Tenggara ini.
“Sebenarnya ini bertujuan untuk melengkapi, karena kami bekerja di jalur yang sama dengan ASEAN,” ujar Don saat wawancara ekslusif dengan Bangkok Post.
“Pertemuan ini akan dikaitkan dengan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN [AMM] pada bulan Juli. Kami memiliki jadwal yang padat. Kami memiliki sedikit waktu. Waktu kita terbatas sehingga kita harus buru-buru mengadakan pertemuan untuk membahas masalah Myanmar. Ini merupakan tindak lanjut KTT Asean ke-42 dan Pertemuan Terkait di Labuan Bajo Indonesia bulan lalu,” ucapnya lagi.
Ia juga menegaskan Thailand berbagi perbatasan dengan Myanmar, sehingga konflik di negara tetangganya sangat berdampak. Don menilai semakin cepat krisis selesai, semakin baik bagi Thailand.
“Kami berada di ujung pertempuran di Myanmar. Kami harus berjuang melawan kejahatan, perdagangan senjata, dan perdagangan narkoba. Sementara, negara lain tidak menderita seperti kami,” kata Don.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah untuk meminta konfirmasi respons terkait klaim Thailand ini. Namun, dia tak segera memberi komentar.
Sementara itu, pertemuan yang diinisiasi Thailand mulanya dijadwalkan pada Minggu. Namun, ditunda dan berlangsung pada Senin.
Pertemuan ini disebut bukan pertemuan formal ASEAN, melainkan pertemuan untuk “membantu mendukung upaya ASEAN” mengakhiri kekerasan di Myanmar.
Dalam rilis resmi Kemlu Thailand, mereka menyebut pembicaraan “diperkirakan akan dihadiri perwakilan tingkat tinggi dari Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, India, dan China. Indonesia sendiri tidak hadir dalam pertemuan informal tersebut.
Sementara itu, sejak akhir 2021 lalu, ASEAN sepakat memblokir junta Myanmar dari aktivitas blok tenggara ini karena mereka dianggap tak mematuhi kesepakatan lima konsensus (5PC).
Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan khusus para pemimpin ASEAN, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing, pada April 2021. Pertemuan ini merespons kudeta dan kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.
Poin selanjutnya menerangkan bahwa ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Pertemuan yang diinisiasi Thailand juga memicu anggapan mereka tak mematuhi konsensus tersebut.
Menanggapi pertemuan itu, Staf Ahli Menlu untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, mengatakan tak bisa menilai apakah pertemuan tersebut bertentangan dengan 5PC.
“Kita jelaskan tadi engagement dengan salah satu pihak saja, berarti tidak sejalan dengan five point of consensus. Kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan apa tidak,” ujar Ngurah saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin.
Ngurah juga menghargai langkah Thailand selama dianggap tak menciderai kesepakatan ASEAN.
“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata dia.
(isa/rds)
