Ilustrasi. Bendera-bendera ASEAN. Foto: iStock/sarawuth702
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai menyebut undangan pertemuan yang diadakan Bangkok dengan junta Myanmar dilakukan demi kepentingan regional, dan bukan bertindak atas nama ASEAN.
Don menyampaikan hal itu merespons laporan yang mengatakan bahwa pemerintah sementara Thailand mengadakan pertemuan informal dengan delegasi negara-negara ASEAN agar bertemu dengan junta Myanmar, terlepas dari fakta bahwa ASEAN memblokir junta dalam pertemuan tingkat tinggi.
Kepada Matichon, Don menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan ASEAN, melainkan forum bagi anggota ASEAN untuk mempelajari perkembangan di Myanmar usai junta melantik menteri luar negeri baru.
“Ini bukan kali pertama Thailand mengorganisir pertemuan semacam ini. Ini yang ketiga kalinya,” kata Don seperti dikutip Bangkok Post, Minggu (18/6).
“Kami menyelenggarakan pertemuan semacam itu dua kali di Thailand tapi tidak diberitakan. Kedua pertemuan itu untuk bertukar pikiran dan mendengarkan Myanmar tentang apa yang telah dilakukan mereka.”
Don mengatakan untuk menggelar pertemuan semacam itu, pemerintah Bangkok pun mengundang para menteri dari negara anggota ASEAN. Mereka yang tidak mau hadir biasanya absen atau mengirim perwakilan.
“Kami melakukannya secara transparan. Myanmar mengganti menteri luar negerinya, jadi kami harus mendengar dia. Tanpa dialog dengan [junta Myanmar], bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar?” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Don juga menyampaikan pihaknya telah menjelaskan kepada anggota ASEAN bahwa pertemuan ini bukan atas nama blok Asia Tenggara atau keketuaan ASEAN. Pertemuan ini, kata dia, untuk mendukung apa yang dilakukan ketua ASEAN.
“Thailand tidak menginginkan kredit apa pun. Kami hanya ingin ASEAN memulihkan kembali keamanan dan stabilitas serta bisa menggunakan potensi sebenarnya,” ucap Don.
Menurutnya, sebagian besar pemimpin ASEAN telah setuju bahwa harus ada interaksi dengan Myanmar untuk menyelesaikan konflik di negara itu. Kesepakatan ini terjadi saat pertemuan puncak di Labuan Bajo, Indonesia, bulan lalu. Meski begitu, belum ada tindak lanjut terkait hal itu sampai sekarang.
“Situasinya telah banyak berubah. Ada lebih banyak konflik di Myanmar. Kebanyakan melibatkan kelompok etnis minoritas. Ini adalah alasan kenapa kami melihat perlunya untuk berinteraksi dengan Myanmar,” tutur Don.
Don juga berujar Thailand berbatasan dengan Myanmar sepanjang 2.400 kilometer. Masalah di Myanmar pun, kata dia, sudah menjadi perhatian politik regional.
Oleh sebab itu, jika krisis itu berkembang, maka akan berdampak pada seluruh wilayah, termasuk Thailand.
Dia menyebut pemerintah sementara Bangkok harus melanjutkan pertemuan tersebut karena Thailand, tidak seperti negara anggota ASEAN lainnya, menghadapi dampak dari konflik di Myanmar.
“Peran Thailand dalam pertemuan ini bukanlah peran atas pemerintahan sementara. Ini merupakan misi yang berkelanjutan. Ini bukan masalah baru. Kami harus menangani masalah ini demi kepentingan nasional,” tegas dia.
Pertemuan itu pun, ujar dia, bakal tetap dilanjutkan meski menteri-menteri lainnya tak bisa hadir.
Dia juga mengakui bahwa RI selaku Ketua ASEAN 2023 kecewa dengan inisiatif ini. Namun dia menegaskan pihaknya “telah menjelaskan kepada mereka bahwa ‘kami melakukannya sebagai bentuk mendukung Anda’.”
Don mengklaim perwakilan tingkat tinggi dari Brunei, Kamboja, China, India, Laos, Myanmar, dan Vietnam bakal menghadiri pertemuan.
(blq/dna)
