Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan pihaknya tidak akan meninggalkan Ukraina dan meminta Partai Republik untuk menyetujui pemberian bantuan baru.
Hal ini disampaikan Biden setelah menandatangani sebuah rancangan undang-undang undang-undang anggaran sementara untuk menghindari penutupan sementara atau government shutdown. Namun demikian, aturan tersebut tidak termasuk bantuan baru bagi Ukraina.
“Tidak ada dana [bantuan] untuk Ukraina dalam perjanjian ini. Meskipun demikian, saya tidak percaya kita bisa membiarkan jutaan orang Amerika mengalami penderitaan akibat penutupan pemerintah,” kata Biden, Minggu (1/10), melansir CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden mengatakan ia akan meminta pertanggungjawaban Partai Republik atas sinyal-sinyal dukungan mereka sebelumnya untuk Ukraina.
“Namun mari kita perjelas. Saya harap teman-teman saya di sisi lain menepati janji mereka tentang dukungan untuk Ukraina. Mereka mengatakan akan mendukung Ukraina dalam pemungutan suara terpisah,” kata Biden.
“Kita tidak bisa, dalam keadaan apapun, membiarkan dukungan Amerika untuk Ukraina terganggu,” imbuhnya.
Biden sepenuhnya mengharapkan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk “menjaga komitmennya untuk mengamankan jalan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina saat mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan.”
Biden mengatakan bahwa ada dukungan bipartisan yang luas untuk upaya perang Ukraina. “Mari kita lakukan pemungutan suara,” katanya.
“Saya ingin meyakinkan sekutu-sekutu Amerika kita dan rakyat Amerika serta rakyat Ukraina bahwa Anda dapat mengandalkan dukungan kami. Kami tidak akan pergi,” katanya.
Rancangan awal dari RUU pengeluaran untuk mencegah shutdown termasuk bantuan untuk Ukraina, tetapi dana tersebut akhirnya dihapus karena kekhawatiran tindakan tersebut tidak dapat melewati keberatan dari kaum konservatif.
Para anggota bipartisan pimpinan Senat merilis sebuah pernyataan bersama pada hari Sabtu yang berkomitmen untuk melakukan pemungutan suara mengenai pendanaan lebih lanjut untuk bantuan Ukraina “dalam beberapa minggu mendatang.” Kongres perlu menegosiasikan rancangan undang-undang pendanaan lainnya pada pertengahan November.
DPR AS sebelumnya mengesahkan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah untuk 45 hari ke depan, Sabtu (30/9). DPR AS memberikan suara 88-9 untuk mendanai pemerintah hingga pertengahan November dengan resolusi yang telah disetujui.
Sebelumnya, pemerintah federal AS terancam shutdown setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati serangkaian anggaran negara.
Ancaman pemerintah “tutup” ini bermula dari penolakan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh Partai Republik pada Jumat (29/9).
Hal ini terjadi usai Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kembali gagal mencapai kesepakatan di dalam partainya untuk memperluas pendanaan pemerintah, sehingga membuat Kongres menemui jalan buntu.
“Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
Jean-Pierre juga memastikan bahwa Presiden Joe Biden tidak akan ikut andil dalam kisruh internal yang terjadi di Partai Republik tersebut.
Kisruh keuangan ini juga membayangi kebijakan Biden untuk menyokong dana Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Bagi anggota Partai Republik garis keras yang menggagalkan RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina juga menjadi tujuan utama.
Meski begitu, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina.
(tim/dmi)
