SBY sentil Moeldoko lewat buku Cawe-cawe Jokowi dan Pilpres 2024. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA
Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak akan menang di Mahkamah Agung (MA).
“Tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil,” tulis SBY dalam buku yang berjudul ‘The President Can Do No Wrong – Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi‘.
Presiden RI ke-6 itu menyinggung soal kabar adanya tekanan terhadap MA untuk memenangkan PK KSP Moeldoko. Ia pun mewanti-wanti agar Mahkamah Agung tak serta-merta mempercayai hal itu.
“Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari ‘pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat’ saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya,” tambah SBY.
SBY juga menilai upaya Moeldoko untuk menguasai partai Demokrat dengan menjadi ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dihelat di Deli Serdang bukanlah cara yang sah.
“Dari akal sehat, dari sisi proses hukum yang telah berjalan selama ini, dan dari keabsahan serta cara-cara Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, termasuk sangat tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB,” tuturnya.
Pada Maret 2021 lalu, KSP Moeldoko didapuk oleh sejumlah kader Demokrat sebagai Ketua Umum Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Jonny Allen sebagai Pimpinan Sidang KLB.
Kubu Moeldoko lantas menggugat SK Menkumham terkait keabsahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat. Gugatan itu diajukan ke pengadilan tingkat pertama namun ditolak, pun dengan upaya banding hingga tingkat kasasi. Terbaru, kubu Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
(apa/DAL)
