China: Dunia Harus Tolak HAM Jadi Alat Politik Campuri Negara Lain

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Presiden China Han Zheng menyerukan dunia harus menolak isu hak asasi manusia (HAM) menjadi alat politik untuk mencampuri urusan negara lain.

Pernyataan itu terungkap saat Han memberi pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Kamis (21/9).

“Negara di seluruh dunia harus memajukan perjuangan HAM internasional melalui kerja sama dan menentang politisasi dan standar ganda dalam isu hak asasi manusia,” demikian laporan China Daily mengutip penyataan Han.

Han lalu berkata, “Yang lebih penting adalah dunia harus menentang penggunaan HAM dan demokrasi sebagai alat politik untuk mencampuri urusan negara lain.”

Wapres China itu tak menyebut secara rinci negara mana yang menggunakan HAM untuk mencampuri urusan lain.

[Gambas:Video CNN]

Namun, selama beberapa tahun terakhir China kerap berselisih dengan Amerika Serikat mulai dari ekonomi, Laut China Selatan, Taiwan hingga isu HAM.

Pada 2022 lalu, AS mengusulkan agar forum di PBB menggelar debat terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China.

Seruan tersebut muncul usai Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) merilis laporan yang menyatakan China menghancurkan situs Islam di Xinjiang pada Agustus 2022.

Laporan setebal 48 halaman itu berjudul Penilaian HAM PBB tentang masalah hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), China.

Dalam laporan itu, China dianggap meningkatkan pembatasan ekspresi praktik agama bagi Umat Islam hingga menghancurkan masjid, tempat suci, dan kuburan.

Lebih lanjut, Komisi Tingi HAM PBB menuturkan sekitar 20.000 dari 35.000 masjid di seluruh China berada di Xinjiang. Namun, banyak dari tempat ibadah tersebut telah dihancurkan pihak berwenang.

Kesimpulan itu didapat dari komparasi antara hasil kunjungan tim khusus ke Xinjiang dengan citra satelit.

Namun, China membantah tuduhan semacam itu. Mereka mengklaim masjid dalam keadaan rusak dan tengah dibangun kembali untuk alasan keamanan. Pemerintahan Xi Jinping juga menyebut laporan badan HAM PBB itu bohong belaka.

Negeri Paman Sam memang kerap cuap-cuap situasi hak asasi manusia di negara pesaingnya itu. Mereka bahkan sempat menjatuhkan sanksi ke entitas China yang dianggap berkontribusi melanggar HAM.

Pada 11 Desember 2021, AS menjatuhkan sanksi ke Perusahaan kecerdasan buatan China, SenseTime Group, dan dua pemimpin politik etnis Uighur di Xinjiang: Shohrat Zakir dan Erken Tuniyaz, yang turut berperan dalam represi besar-besaran terhadap Uighur.

SenseTime diduga telah mengembangkan program wajah yang bisa menentukan etnis target, dengan fokus khusus mengidentifikasi etnis Uighur.

(isa/bac)