Jakarta, CNN Indonesia —
Para pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Pengelola Barang-Jasa akan menghadapi sejumlah tes sebelum dinyatakan lolos. Salah satunya adalah tes seleksi kompetensi PPPK.
Pelamar perlu mempelajari contoh soal PPPK Teknis 2023 Pengelola Barang-Jasa untuk mempersiapkan diri. Tes digunakan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik berkaitan dengan bidangnya.
Pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK tahun ini telah diumumkan pada 15-28 Oktober 2023. Sementara SKD akan diselenggarakan pada 10 November sampai 4 Desember 2023.
Contoh Soal PPPK Teknis 2023 Pengelola Barang-Jasa
Untuk menghadapi soal yang mungkin saja keluar, kamu bisa belajar terlebih dahulu. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut contoh soal PPPK Teknis 2023 Pengelola Barang-Jasa dilengkapi kunci jawaban.
1. Pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi hal-hal berikut, kecuali ….
A. Barang
B. Barang lainnya
C. Pekerjaan konstruksi
D. Jasa konsultasi
E. Jasa lainnya
Jawaban: B
2. Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk ….
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa
B. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif
C. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa
D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
E. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Jawaban: D
3. Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah disebut ….
A. LPDP
B. LKPP
C. LPSE
D. LPBJ
E. LVRI
Jawaban: B
4. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut, kecuali ….
A. Transparan
B. Tertutup
C. Bersaing
D. Adil
E. Efisien
Jawaban: B
5. Pelaku PBJ yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan adalah ….
A. PA
B. KPA
C. PPK
D. Pejabat pengadaan
E. Agen pengadaan
Jawaban: A
6. Pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut ….
A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
B. Pejabat Pembuat Komitmen
C. Kuasa Pengguna Anggaran
D. Agen Pengadaan
E. Panitia Pengadaan
Jawaban: D
7. Pihak yang dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan adalah ….
A. PA
B. KPA
C. PPK
D. Pejabat Pengadaan
E. Agen Pengadaan
Jawaban: B
8. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai ….
A. Minimal Rp100.000.000
B. Minimal Rp200.000.000
C. Minimal Rp300.000.000
D. Maksimal Rp100.000.000
E. Maksimal Rp200.000.000
Jawaban: E
9. Pokja pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa memiliki tugas ….
A. Menyusun perencanaan pengadaan
B. Melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia
C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa
D. Menetapkan rancangan kontrak
E. Menetapkan HPS
Jawaban: B
10. Daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah disebut ….
A. LPSE
B. Marketplace
C. Swakelola
D. Pengadaan langsung
E. Rencana Umum Pengadaan
Jawaban: E
11. Berikut ini merupakan pelaku pengadaan barang atau jasa yang telah dihapuskan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 adalah ….
A. Pejabat pengadaan
B. Pokja pemilihan
C. Agen pengadaan
D. Pejabat atau panitia pemeriksa hasil
E. Penyelenggara swakelola
Jawaban: D
12. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan merupakan tanggung jawab dari ….
A. Pejabat pengadaan
B. Pokja pemilihan
C. KPA
D. Pejabat/panitia pemeriksa hasil
E. Penyedia barang
Jawaban: E
13. Swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola merupakan tipe swakelola ….
A. Tipe I
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe IV
E. Tipe V
Jawaban: D
14. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK barang atau jasa menggunakan ketentuan berikut ini, kecuali ….
A. Produk dalam negeri
B. Produk bersertifikat halal MUI
C. Produk usaha mikro dan kecil
D. Produk koperasi dari hasil produksi dalam negeri
E. Produk ramah lingkungan hidup
Jawaban: B
15. Penetapan HPS merupakan tahapan ….. dalam rangka pengadaan melalui penyedia.
A. Persiapan pengadaan
B. Pelelangan umum
C. Penunjukkan langsung
D. Penetapan pemenang
E. Pelaksanaan kontrak
Jawaban: A
16. Berikut ini yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya adalah ….
A. Penawaran harga
B. Nilai kontrak
C. Harga pasar
D. Harga perkiraan sendiri
E. Harga satuan
Jawaban: D
17. Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah disebut ….
A. E-marketplace
B. LPSE
C. Tokopedia
D. Toko elektronik
E. Toko daring
Jawaban: A
18. Semua risiko sepenuhnya ditanggung penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, merupakan ciri-ciri dari jenis ….
A. Kontrak harga satuan
B. Kontrak payung
C. Kontrak putar kunci
D. Kontrak lumsum
E. Kontrak biaya plus tambahan
Jawaban: D
19. Suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni disebut ….
A. Kontrak harga satuan
B. Kontrak payung
C. Kontrak putar kunci
D. Kontrak lumsum
E. Kontrak biaya plus tambahan
Jawaban: C
20. Berikut ini merupakan bentuk jaminan pengadaan barang atau jasa kecuali ….
A. Jaminan penawaran
B. Jaminan sanggah banding
C. Jaminan pelaksanaan
D. Jaminan uang muka
E. Jaminan mutu
Jawaban: E
21. Berikut ini yang merupakan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yaitu ….
A. Seleksi umum
B. Seleksi terbatas
C. Penunjukan langsung
D. Sayembara
E. Sayembara tertentu
Jawaban: C
22. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat disebut ….
A. Pengadaan langsung
B. Swakelola
C. Sayembara
D. Pelelangan umum
E. Penunjukan langsung
Jawaban: B
23. Berikut ini yang merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi adalah ….
A. E-purchasing
B. Pelelangan
C. Penunjukan langsung
D. Tender cepat
E. Tender
Jawaban: C
24. Berikut merupakan metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi, kecuali ….
A. Kualitas dan biaya
B. Kualitas
C. Kuantitas
D. Pagu anggaran
E. Biaya terendah
Jawaban: C
25. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak terhadap hal-hal sebagai berikut, kecuali ….
A. Menambah atau mengurangi volume
B. Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan
C. Mengubah spesifikasi teknis
D. Mengubah penyedia kegiatan
E. Mengubah jadwal pelaksanaan
Jawaban: D
26. Pegawai pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh ….
A. APBN/APBD
B. Presiden
C. Menteri
D. Pemerintah pusat
E. Pemerintah daerah
Jawaban: A
27. Rencana umum pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh ….
A. Presiden
B. Kementerian/lembaga/perangkat daerah
C. Menteri
D. Gubernur
E. Bupati
Jawaban: B
28. Pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah disebut ….
A. Marketing
B. Purchasing
C. E-marketplace
D. E-budgeting
E. E-government
Jawaban: C
29. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang disebut ….
A. Barang
B. Jasa
C. Marketing
D. Pengadaan
E. Upah
Jawaban: A
30. Metode penawaran harga secara berulang disebut …
A. E-marketing
B. E-Budgeting
C. E-Purchasing
D. E-reverse Auction
E. E-Government
Jawaban: D
31. Pengadaan langsung jasa konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang bernilai paling banyak ….
A. Rp100 juta
B. Rp150 juta
C. Rp200 juta
D. Rp250 juta
E. Rp300 juta
Jawaban: A
32. Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan dengan cara ….
A. Permintaan penawaran
B. Klarifikasi serta negosiasi teknis
C. Klarifikasi teknis dan harga
D. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia
E. Bayar langsung
Jawaban: D
33. Pelaksanaan pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja dilakukan dengan cara ….
A. Permintaan penawaran
B. Tender/seleksi
C. Klarifikasi administrasi dan teknis
D. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia
E. Bayar langsung
Jawaban: C
34. Pemilihan penyedia hanya dapat dilaksanakan setelah ….
A. Pengumuman pemilihan penyedia di SPSE
B. Pendaftaran peserta
C. Perencanaan dibuat
D. RUP diumumkan
E. Dokumen pengadaan sudah siap
Jawaban: D
35. Pengumuman RUP dilakukan pada aplikasi ….
A. SPSE
B. SIKAP
C. SIRUP
D. E-Katalog
E. E-Purchasing
Jawaban: C
36. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah ….
A. Penetapan pagu anggaran K/L
B. Persetujuan kepala daerah
C. Persetujuan DPRD
D. Persetujuan PA/KPA
E. PPK membuat dokumen pengadaan
Jawaban: A
37. Seluruh peserta yang terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, dan terlibat persaingan usaha, maka pokja pemilihan dapat menyatakan ….
A. Pendaftaran ulang
B. Pengaduan pidana
C. Tender ulang
D. Perbaikan dokumen pemilihan
E. Lelang uang
Jawaban: C
38. Tender/seleksi gagal dapat dinyatakan gagal oleh pokja pemilihan dalam hal ….
A. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi
B. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran
C. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran
D. Seluruh penawaran harga di atas HPS
E. Semua benar
Jawaban: E
39. Dalam tender cepat gagal yang dilakukan pokja pemilihan adalah ….
A. Reviu penyebab kegagalan tender cepat
B. Melakukan tender cepat kembali
C. Mengganti metode pemilihan lain
D. Melakukan E-purchasing apabila barang ada di katalog elektronik
E. Semua benar
Jawaban: E
40. Dalam hal tindak lanjut prakualifikasi gagal, pokja pemilihan melakukan prakualifikasi ulang dengan hasil jumlah peserta yang lulus hanya dua peserta, maka ….
A. Prakualifikasi ulang kembali
B. Proses tender/seleksi dilanjutkan
C. Mengganti metode pemilihan lain
D. Gagal tender atau seleksi
E. Penunjukan langsung
Jawaban: B
Demikian contoh soal PPPK Teknis 2023 Pengelola Barang-Jasa yang bisa kamu pelajari di rumah. Semoga bermanfaat!
(glo/fef)
