Demokrat Gugat Hasil Pileg Dapil Banten 2, Tak Terima di Bawah PDIP

Jakarta, CNN Indonesia —

Partai Demokrat menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR di Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2.

Dalam perbaikan permohonan yang diajukan ke MK, Partai Demokrat mempermasalahkan hasil perhitungan suara oleh KPU yang menyimpulkan berada di bawah PDI Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan versi pemohon, Partai Demokrat seharusnya memperoleh 142.279 suara dan PDIP mendapat 142.154 suara. Terdapat selisih 125 suara.

Sementara versi KPU, Partai Demokrat memperoleh 142.129 suara dan PDIP mendapat 142.154 suara. Terdapat selisih 25 suara.

“Bahwa hasil penghitungan perolehan suara versi termohon tersebut yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024 dilakukan termohon secara tidak sesuai dan berbeda dengan amar putusan yang pada diktum ke-4 secara tegas menyatakan ‘Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDIP) antara C-Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS… dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan…” ujar Andi Syafrani dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat di MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Andi mengatakan seharusnya perolehan suara Partai Demokrat lebih banyak daripada PDIP. Partai Demokrat, terang Andi, sangat keberatan atas proses dan hasil penyandingan perolehan suara mengenai suara Partai PDIP antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR yang dibuat oleh KPU.

Menurut Andi, KPU sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan MK a quo tidak sesuai dengan amar putusan. Hal itu dapat dilihat dari modus tidak mengikutsertakan para peserta Pemilu dalam pembukaan kotak suara di Kota Serang.

Kemudian menghilangkan C-Hasil untuk perolehan suara PDIP di 20 TPS di Kota Serang dan menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C.Hasil-DPR.Salinan.

“Membuat perolehan suara pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20 TPS yang hilang C-Hasil.DPR aslinya serta menyandingkan dan/atau menetapkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan suara ulang di 20 TPS yang seharusnya hanya suara PDIP saja sesuai amar putusan Mahkamah,” ucap Andi.

Andi menambahkan penghitungan surat suara ulang di 20 TPS yang hilang C.Hasil-DPR aslinya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

KPU, terang Andi, melakukan perhitungan surat suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Taktakan berdasarkan saran, bukan rekomendasi, Bawaslu Kota Serang dilakukan tanpa memperhatikan Surat Edaran Bawaslu secara utuh.

“Saran Bawaslu disampaikan tanpa menghitung waktu yang tersedia untuk proses penghitungan surat suara ulang. Saran tersebut disampaikan pada tanggal 3 Juli 2024, yakni 2 hari sebelum berakhirnya batasan waktu 30 hari pelaksanaan amar putusan Mahkamah,” ucap Andi.

Adapun daftar TPS yang dinyatakan C-Hasil atau Planonya hilang untuk Kecamatan Taktakan adalah TPS 1, TPS 4, dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati; TPS 2, TPS 6, TPS 14, dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, dan TPS 28 Kelurahan Dragong.

Atas sejumlah argumen tersebut, Partai Demokrat meminta MK membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU 1050 dan 1060.

“Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan: menetapkan total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten 2 masing-masing untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebanyak 142.154 dan Partai Demokrat adalah sebanyak 142.279 suara,” kata Andi.

(ryn/rds)

[Gambas:Video CNN]