KPK Usut Dugaan Penghitungan Fiktif Harga Lahan Kasus PTPN XI

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penghitungan fiktif harga transaksi jual beli lahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan tebu di PTPN XI.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah selesai memeriksa sejumlah pihak sebagai saksi di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Senin (17/7).

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengadaan lahan oleh PTPN XI yang ada di wilayah Situbondo dan Pasuruan,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (18/7).

“Didalami juga mengenai dugaan adanya penghitungan fiktif harga transaksi jual beli lahan oleh para pihak terkait termasuk para tersangka,” jelas Ali.

Pejabat yang diperiksa sebagai saksi, dokumen yang disita

Para saksi yang diperiksa adalah Kadiv Budidaya Tanaman PTPN XI 2016-2017, Agoes Noerwidodo; Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul Huda;

Lalu, Tim Pembelian Tanah untuk Lahan HGU PTPN XI (Divisi Umum dan Aset) Tahun 2016, Arief Radinata; Direktur Operasional PTPN Tahun 2014-2017, Aris Toharisman; dan Staf Aset (Divisi Hukum Aset) PT Perkebunan Nusantara XI, Agustinus Banu Wiryawan.

Selain pemeriksaan saksi, lembaga antirasuah juga telah mengamankan dokumen transaksi jual-beli lahan dan alat elektronik dari upaya penggeledahan.

Ali mengatakan tim penyidik telah selesai menggeledah beberapa lokasi di wilayah Jawa Timur pada Jumat (14/7).

Lokasi yang dimaksud adalah Kantor PT Perkebunan Nusantara XI di Surabaya, Perusahaan Gula Assembagoes di Situbondo, dan beberapa kantor pihak swasta dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang ada di Kota Surabaya dan Malang.

“Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen transaksi jual beli lahan, alat elektronik yang memiliki sangkut paut dengan perkara,” jelas Ali dalam keterangannya, Senin lalu.

Ali menjelaskan proses analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara.

Sudah ada pihak-pihak yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Namun, Ali enggan menyampaikan identitasnya. Begitu pula dengan konstruksi kasus tersebut.

Ali mengatakan semua itu akan disampaikan kepada publik ketika penyidikan sudah cukup. Ia menyebut tim penyidik masih akan terus melakukan pekerjaan mengumpulkan dan memperkuat bukti.

Holding Perkebunan buka suara

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mengatakan penggeledahan di kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati.

Menurut Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, M Arifin Firdaus, perusahaan sebagai induk usaha di klaster perkebunan dan kehutanan mendukung upaya pemberantasan hukum.

Ia menyebut hal itu sejalan komitmen perusahaan yang menjunjung tinggi integritas menjalankan usaha perseroan.

Lebih lanjut, Arifin memastikan kejadian ini tak akan mempengaruhi atau menurunkan kinerja perusahaan dalam mendukung pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi.

PTPN Group disebut telah melakukan langkah strategis, yaitu Internalisasi Core Value AKHLAK, Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Keterbukaan Informasi Publik,Whistle Blowing System (WBS) Terintegrasi, serta kerja sama antar instansi termasuk KPK.

PTPN III (Persero) sebagai induk PTPN Group dikatakan telah berkoordinasi dengan PTPN XI. Arifin menjelaskan akan kooperatif dan membuka akses informasi sebesar-besarnya kepada KPK untuk melakukan penyelidikan.

(pop/kid)

[Gambas:Video CNN]