Jakarta, CNN Indonesia —
Para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Rapat berlangsung di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan.
“Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono seperti dikutip dari Detik Finance.
Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.
“Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah,” ucapnya.
Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat akan disampaikan Airlangga.
“Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko,” ujar Arifin.
Wacana pembatasan subsidi BBM pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
“Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Namun, Jokowi menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.
“Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
(mrh/pta)
