Jakarta, CNN Indonesia —
Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo berbicara solusi terkait konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Menurut Ganjar, pemimpin tertinggi harus turun tangan menangani permasalahan dan tidak boleh cuci tangan terkait masalah yang terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar ketika menjawab pertanyaan Dosen Fakultas Filsafat UGM RR. Siti Murtininingsih dalam acara ‘Tiga Bacapres Bicara Gagasan’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa (19/9) malam.
Siti bertanya komitmen Ganjar terhadap inklusifitas kelas dalam kebijakan publik. Siti bertanya apa yang akan Ganjar lakukan apabila ada konflik vertikal antara warga dan negara.
“Apa yang akan (lakukan) Mas Ganjar ketika itu terjadi? Pemimpin tertinggi harus turun tangan,” ujar Ganjar.
Kemudian, Ganjar bercerita mengenai pengalamannya mengatasi konflik di Kendeng saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2013.
Ganjar menyebut proyek itu telah ada ketika dirinya terpilih sebagai gubernur. Namun, Ganjar mengklaim tetap menyelesaikan hal itu.
“Cuma tradisi kita tak terlalu banyak orang mau ‘Saya yang salah dan tanggung jawab’. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain,” kata Ganjar.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menceritakan pengalamannya menyelesaikan permasalahan rumah yang berada di tengah jalan di Brebes.
Menurut Ganjar, ketika permasalahan tidak selesai dan menjadi persoalan besar, maka pemerintah tertinggi harus turun tangan untuk membereskan.
“Tapi ketika kemudian seperti Rempang dan sebagainya yang hari ini sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan. Cuma ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas, bu Siti sampaikan tadi, faktanya ada,” tutur dia.
Ganjar menilai terdapat dua opsi pada konflik Rempang yang tengah terjadi.
“Sehingga dalam perdebatan itu, kemarin Mbak Nana yang nanya ke saya, ‘Mas Ganjar kalau seperti ini gimana?’ Enggak apa-apa, itu di-enclave saja. Masyarakatnya biar di situ, di-enclave,” katanya.
“Atau kemudian kita ajak. Oke ini mau dibangun, kamu terlibat, kamu bagian dari pemilik. Kamu harus mendapatkan prioritas pertama di tempat itu. Kalau kamu unskill, mohon maaf, kamu harus diwajibkan atau perusahaannya diwajibkan untuk membereskan dia agar kemudian pekerjaan yang ada di situ membikin orang yang ada itu naik kelas,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bentrok terkait proyek strategis nasional (PSN) Pulau Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik.
Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk turun tangan terkait persoalan itu. Ia pun mempertanyakan mengapa masalah itu harus sampai ke presiden.
“Masa urusan begitu harus sampai presiden?” kata Jokowi.
(pop/pmg)
Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.