Cak Imin Harap Pelanggaran Etik Berat di MK Tak Buat Demokrasi Mundur

Surabaya, CNN Indonesia —

Ketua Umum PKB yang juga Bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan hakim konstitusi Anwar Usman adalah hal yang menyedihkan.

“Ya, ada ketua lembaga yudisial dianggap melanggar berat, kan itu menyedihkan,” kata Cak Imin usai menghadiri Deklarasi Komite Palestina oleh Laskar Santri AMIN dan Gerakan Nahdliyin Bersatu di Surabaya, Kamis (9/11) malam.

Lebih lanjut, Cak Imin berharap pelanggaran etik berat konflik kepentingan yang terbukti terjadi di MK itu tak membuat demokrasi bergerak mundur. Ia bersama pasangannya di Pilpres 2024, Bacapres Anies Baswedan pun bertekad menjaganya.

“Ya, makanya kita harus terus bergerak agar tidak mundur. Demokrasi itu kan tumbuh harus membutuhkan perawatan, membutuhkan kerja keras untuk terjaga, tidak ditarik-tarik dalam antidemokrasi,” ujar Cak Imin.

MK menjadi sorotan publik usai mengabulkan gugatan soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden jadi minimal 40 tahun atau pernah jadi kepala daerah di tingkat kota/kabupaten atau provinsi.

Putusan MK itu menuai polemik karena dianggap memuluskan jalan bagi anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Wali Kota Solo itu telah resmi mendaftarkan diri mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Terkait putusan tersebut, setidaknya ada 21 laporan pelanggaran etik hakim konstitusi yang dilayangkan ke MK. Dan, putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan terbukti pelanggaran berat etik konflik kepentingan yang dilakukan Anwar Usman. 

Paman dari Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka itu pun disanksi dicopot dari jabatan Ketua MK.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan menyatakan Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023. 

Kini, Hakim Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK pengganti Anwar Usman. Rapat pemilihan Ketua MK digelar tertutup di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Sementara itu, Anwar menilai ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadapnya terkait putusan MKMK yang mencopotnya dari pucuk pimpinan di lembaga konstitusi.

“Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapat kabar upaya melakukan politisasi dan menjadikan saya objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MK terakhir maupun pembentukan MKMK, saya telah mendengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK, Rabu (8/11).

(kid)

[Gambas:Video CNN]