KPK Harap SYL Minta Perlindungan ke LPSK Bukan Modus Menghindari Kasus

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI tidak terganggu meskipun mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berharap langkah SYL dkk tersebut bukan modus untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

“Penyidikan perkara pokok tetap dilakukan, tak ada hambatan,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (9/10).

“KPK berharap hal ini bukan bagian dari modus untuk menghambat atau menghindari proses penanganan perkara dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] dan TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang] yang sedang berproses di KPK,” sambungnya.

Ali mengatakan setiap saksi maupun korban berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Ia menyerahkan sepenuhnya permohonan SYL dkk tersebut kepada LPSK.

Hanya saja, ia mengingatkan ada syarat dan ketentuan agar seseorang dapat dilindungi demi proses hukum, terutama ketika yang bersangkutan berstatus sebagai saksi atau korban, bukan sebagai pelaku.

“Sama seperti dalam pemberian status justice collaborator, kami sangat yakin seharusnya tak mungkin juga misalnya seorang pelaku utama dalam sebuah konstruksi rangkaian dugaan korupsi akan mendapatkan perlindungan hukum,” ucap Ali.

Berdasarkan dokumen yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber, permohonan perlindungan yang diajukan SYL telah diterima LPSK pada Jumat (6/10) pukul 17.57 WIB. Selain SYL, terdapat tiga orang lain yang mengajukan perlindungan dalam dokumen yang sama, yaitu MH, PH, dan H.

SYL diduga terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di Kementan yang kini sedang disidik KPK. Karena kasus itu, SYL mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diusut saat ini merupakan klaster pertama.

Dalam proses berjalan, muncul isu baru yaitu Ketua KPK Firli Bahuri yang disinyalir memeras SYL terkait penanganan kasus dugaan korupsi dimaksud. Kasus dugaan pemerasan ini sudah masuk tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]