Johan Budi mengaku sampai saat ini tak mengerti alasan PDIP menegur dirinya karena mendukung Puan Maharani lewat Dewan Kolonel. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi mengaku heran dirinya ditegur Dewan Kehormatan partai lantaran mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani melalui Dewan Kolonel sebagai calon presiden pada tahun lalu.
Saat itu, PDIP belum mengumumkan secara resmi siapa calon presiden yang didukung partai. Johan dan beberapa rekan di DPR pun membentuk Dewan Kolonel yang mendukung Puan.
“Saya juga tidak tahu kenapa. Bahkan dulu saya sering di media juga, Anda bisa baca apa salah saya sehingga dapat surat peringatan,” kata Johan dalam Podcast ‘What the Fact! Politics’ CNNIndonesia.com yang tayang pada Selasa (27/6).
Johan mengatakan ia masih tak dapat menerima alasannya mendapatkan surat teguran. Ia tak mengerti letak kesalahannya mendukung Puan yang merupakan cucu Bung Karno dan anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, kata dia, Dewan Kolonel membuat posisinya sulit di PDIP dan berjarak dengan beberapa orang yang tadinya dekat.
“Kenapa kok kita mensosialisasikan Puan Maharani cucu Bung Karno, anaknya Bu Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan itu dikasih surat peringatan, dianggap melanggar AD ART Sekjen waktu itu. Itu enggak bisa terima di logika saya,” ujarnya.
Dewan Kolonel merupakan organisasi nonstruktural yang diinisiasi Johan Budi dan beranggotakan sejumlah perwakilan fraksi PDIP di DPR. Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan di Pilpres 2024.
Kala itu, Dewan Kolonel dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan partai karena dianggap melangkahi wewenang Megawati. Johan pun dicopot dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan dipindahkan ke Badan Legislasi (Baleg), selain tugas pokoknya sebagai anggota Komisi III.
Namun, saat itu Johan membantah pergantiannya itu terkait dengan langkahnya menginisiasi Dewan Kolonel. Adapun saat ini PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
(lna/tsa)
