Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak sehat di tengah klaim kebangkrutan provinsi tersebut.
Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya sudah membedah hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel.
“Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel,” kata Prastowo dalam keterangan resmi, Minggu (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Prastowo menekankan masalah yang dihadapi Sulsel bukan dari sisi solvabilitas atau kemampuan melunasi utang jangka panjang. Ia melihat provinsi yang kini dipimpin Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin itu adalah soal likuiditas alias kesulitan melunasi utang jangka pendek.
Meski mengakui APBD Sulsel tidak sehat, Prastowo menepis kabar bahwa provinsi tersebut bangkrut. Menurutnya, Pemprov Sulawesi Selatan hanya kesulitan keuangan.
“Penggunaan istilah ‘bangkrut’ sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek atau panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov (Sulsel) bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden,” tegas Prastowo.
Ia juga yakin tingginya kewajiban utang Sulsel masih bisa dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Terlebih, Sulsel punya akumulasi tinggi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data per September 2023, Prastowo menyebut SILPA Pemprov Sulsel sebesar Rp676 miliar. Menurutnya, kondisi ini diprediksi tetap terjaga hingga akhir tahun melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.
“Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel dapat melakukan: negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi imbas utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur. Defisit hingga Rp1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.
Pada akhirnya, Bahtiar menyebut seluruh kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2023 akan dipangkas dan ditahan sampai Desember mendatang.
“Daerah ini bangkrut, kita ada Rp 1,5 triliun anggarannya defisit,” ujar Bahtiar saat rapat paripurna APBD 2024 di DPRD Sulsel, Rabu (11/10).
“Ini tidak sesuai apa yang diomongin. APBD Rp10,1 triliun, tapi defisit Rp1,5 triliun. Jadi uang hanya ada Rp8,5 triliun, berarti uang Rp1,5 triliun tidak ada uangnya. Saya sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.
(skt/DAL)
