Pencatatan aset dan cadangan nikel PT Vale Indonesia seharusnya dilakukan di Indonesia. (Foto: REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)
Jakarta, CNN Indonesia —
Pencatatan aset dan cadangan nikel PT Vale Indonesia seharusnya dilakukan di Indonesia. Hal tersebut menyusul dengan proses divestasi yang dilakukan pihak Vale sebagai salah satu syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan pencatatan aset dan cadangan Vale dilakukan di Indonesia, maka akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke perekonomian, serta penerimaan negara.
“Kalau aset itu ditempatkan di Indonesia, tentu akan memberikan efek dalam bentuk misalnya pencatatan nilai investasi yang dilakukan di dalam negeri, dan juga bukan tidak mungkin bisa mendorong efek multiplier lain dalam perekonomian,” kata Yusuf dikutip dari CNBC, Senin (3/7).
Selain itu, dari sisi perpajakan, pencatatan cadangan dan aset yang dilakukan di dalam negeri juga akan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, proses pencatatan cadangan dan aset ini menjadi hal yang cukup krusial, selain besarnya nilai saham Vale.
“Tentu tidak hanya masalah besarnya nilai saham yang ada di Vale, tetapi juga bagaimana rencana divestasi ini, juga kemudian bisa memberikan dampak tidak langsung dalam konteks ini, misalnya penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara pencatatan aset dan cadangan Vale yang dilakukan di Indonesia,” kata dia.
Sementara Presiden Joko Widodo mengungkapkan bakal memberikan keputusan dalam bulan ini terkait rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen. Kontrak Karya Vale akan habis pada 2025 mendatang.
“Iya segera akan kita putuskan, Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. intinya kepentingan nasional harus didahulukan,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (3/7).
Meski mengutamakan kepentingan nasional, lanjut Jokowi, pihak Indonesia juga tidak ingin merugikan investor. Sehingga tidak merugikan kedua pihak.
“Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian mengungkapkan, selama ini pemegang saham Vale asal Kanada, Vale Canada Limited yang menguasai 43,79 persen saham PT Vale Indonesia, mencatatkan aset dan cadangan dari tambang di Indonesia sebagai miliknya dan tercatat di Kanada.
Padahal, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sumber daya yang ada di Tanah Air harus dikuasai negara, atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kadang ini bisa dibuat financial engineering nilainya jadi berapa, ini yang tercatat di Kanada, Pak. Ini yang perlu agar terkonsolidasi pencatatannya itu bisa dilakukan di Indonesia oleh negara melalui instrumen negara yang ada sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, antara lain BUMN,” tuturnya dalam rapat.
Dia pun mendesak pencatatan aset Vale di Indonesia ini juga bisa menjadi salah satu syarat Pemerintah Indonesia yang akan memberikan perpanjangan Kontrak Karya (KK) Vale menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Desember 2025 mendatang.
“Jadi, bagaimana kebijakan pemerintah waktu mau memperpanjang Kontrak Karya menjadi IUPK agar nanti dalam kesimpulan kita, kita buat kesimpulan bahwa Komisi VII dengan Menteri ESDM sepakat agar sumber daya dan cadangan aset Vale Indonesia itu terkonsolidasi di dalam buku kekayaan negara Indonesia karena nilainya sangat unlimited,” paparnya.
Dia juga meminta agar kepemilikan Indonesia melalui MIND ID bisa ditambah dari saat ini hanya 20 persen.
“Ini yang perlu jadi kesimpulan dan divestasi saham untuk instrumen yang mewakili negara MIND ID bisa ditambah, ditambah dari Sumitomo dan Vale Canada Limited yang utama tadi agar sumber daya dan cadangan aset Vale terkonsolidasi dalam buku kekayaan Indonesia, jadi bukan di Kanada, karena ini sumber daya kita, Pak,” tuturnya.
Seperti diketahui, per Juni 2023 ini kepemilikan saham MIND ID di PT Vale Indonesia baru sebesar 20 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh Vale Canada Ltd 43,79 persen, Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15,03 persen, dan publik 21,18 persen.
Sementara, apabila MIND ID hanya mengambil 11 persen lagi, holding BUMN tambang ini hanya akan memegang 31 persen saham di PT Vale Indonesia. Pasalnya, dari saham publik sebesar 21,18 persen, lebih dari separuh atau setara 59,47 persen dikuasai pemodal asing.
(inh)
