Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan lembaganya tidak terlibat politik terkait Pemilu 2024 meski punya Dewan Pengarah BRIN yang dipimpin orang partai politik.
“Sudah terbukti BRIN tidak bermain politik selama 2,5 tahun [sejak pisah dari Kemenristek],” kata Laksana Tri Handoko pada sela-sela Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange (Konferensi Sabuk dan Jalur untuk Pertukaran Sains dan Teknologi) di Chongqing, China, Senin (6/11) dikutip dari Antara.
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, Ketua Dewan Pengarah BRIN secara ex-officio (jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya di lembaga lain) berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yakni, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang juga adalah Ketua Umum PDI-Perjuangan.
“Kalau mau terlibat dalam politik sejak 2,5 tahun lalu, kalau sekarang sudah terlambat. Lagi pula dalam aturan jabatan (Dewan Pengarah) bukan Bu Mega, tapi ex-officio Kepala BPIP, ada juga ex-officio Menteri Keuangan, jadi kami tidak akan terpengaruh,” lanjut Handoko.
Pada aturan yang sama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh Staf Khusus yang bersifat ex-officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak empat orang.
Untuk jabatan Wakil Ketua, menurut Pasal 7 ayat (5), dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
“Dan saya yakinkan semua kandidat-kandidat mendukung BRIN. Alasannya, mereka sudah membuat pernyataan terbuka. Kan memang tidak ribut ada politiknya selama ini kan?” ungkap Handoko.
Dewan Pengarah BRIN secara lengkap diisi oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (masing-masing wakil ketua);
Selain itu, pengusaha Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai sekretaris, dengan anggota yaitu teknokrat Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
(Antara/arh)
