Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersikukuh penyebab polusi udara di Jakarta bukan karena dampak dari keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitarnya, terutama di Suralaya, Banten.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengklaim hal tersebut dibuktikan dengan hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas termasuk gas nitrogen dioksida (NO2).
Dalam gambar satelit yang Sigit tampilkan, emisi di sekitar PLTU Suralaya tidak menunjukkan penyebaran ke Jakarta. Dia mengatakan hal itu terjadi lantaran angin bertiup ke arah Selat Sunda.
“Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah ke Jakarta,” kata Sigit dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, seperti ditayangkan dalam Youtube Kementerian LHK, Minggu (13/8).
“Kalau ada kan pasti gambarnya menyatu. Nyatanya, itu ada di sini [Banten]. Jadi arah anginnya ke sana [arah selat Sunda], di gambar satelit tadi,” lanjutnya.
Menurutnya, penyebab kualitas udara buruk di Jakarta lebih banyak karena faktor lokal. Salah satunya karena masifnya penggunaan transportasi pribadi seperti motor.
Dalam data yang dipaparkannya, penyumbang emisi terbanyak yakni 44 persen dari transportasi. Kemudian, Sektor industri energi 25,17 persen, manufaktur industri 10 persen, perumahan 14 persen dan komersial 1 persen.
Sementara itu, kata Sigit, data tahun 2018-2022 menunjukkan ada 24,5 juta kendaraan bermotor teregistrasi di DKI. Sebanyak 78 persennya sepeda motor. Pertumbuhannya per tahun dari 2018 sampai 2022 5,7 persen.
“Jadi sebetulnya ini mengonfirmasi sebetulnya ini [polusi di Jakarta] sifatnya lokal, tidak ada yang dari Suralaya ke Jakarta,” tuturnya.
Pernyataan dari KLHK itu jauh berbeda dengan pernyataan LBH Jakarta pada tahun lalu. LBH Jakarta justru melihat 21 PLTU di Banten turut mempengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk.
Pengacara Publik LBH Jakarta Jeany Sirai berpendapat pemerintah seharusnya membuat kebijakan pengendalian lingkungan yang lebih ketat. Salah satunya dengan tidak menambah PLTU, khususnya di Jabodetabek.
Sebagai informasi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen.
Tidak hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global
Sebelumnya, kualitas udara di Ibu Kota Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia, Minggu (13/8) pagi.
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.
Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Isu kualitas udara buruk di Jakarta bukan barang baru. Pada 2019 lalu, 32 warga yang didampingi Tim Advokasi Gerakan Ibukota melakukan gugatan class action atas pencemaran udara di Jakarta.
Para tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dijabat oleh Anies Baswedan.
Tahun 2021, PN Jakarta Pusat menyatakan para tergugat dinyatakan melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, para tergugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Hasilnya, warga kembali menang. Upaya banding kembali dilakukan pemerintah. Hingga saat ini perkara masih berproses di MA.
(yla/isn)
Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.
