Jakarta, CNN Indonesia —
Korea Utara memulangkan setidaknya 700 warganya yang menjadi pekerja di China dan Rusia secara bertahap dalam beberapa waktu belakangan.
Media pemerintah Korut, Rodong Sinmun, melaporkan para pekerja itu dipulangkan setelah terjebak di China dan Rusia ketika pandemi Covid-19 merebak pada 2020 lalu.
Saat itu, pemerintah Korut mengirimkan pekerja ke China dan Rusia untuk mengeruk pendapatan dalam mata uang asing yang sangat mereka perlukan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya sudah menetapkan bahwa Korut seharusnya memulangkan semua pekerja mereka dari luar negeri pada 2019, sebagai bagian dari sanksi internasional.
Korut tak pernah menaati perintah PBB tersebut. Kala pandemi melanda pada 2020, Korut juga menutup rapat perbatasan sehingga warganya tak bisa pulang.
Kini, Korut mulai membuka perbatasan, walau mereka masih menerapkan pemeriksaan ketat bagi para pekerja yang dipulangkan.
Semua warga yang ingin kembali ke kampung halaman mereka harus melalui pengawasan medis ketat. Mereka juga harus menjalani karantina selama sepekan di fasilitas yang sudah ditentukan.
Sejumlah media Korea Selatan melaporkan jumlah pekerja Korut di China mencapai sekitar 100 ribu orang, sementara di Rusia diperkirakan sekitar 3.000-4.000 orang.
Beberapa sumber mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa pekerja yang dipulangkan di kloter awal merupakan pelaku kejahatan, berpenyakit, atau memiliki masalah di perusahaan tempat bekerja.
Korut mengirimkan pesawat dari maskapai pemerintah, Air Koryo, ke Kota Vladivostok, Rusia, untuk memulangkan warga mereka yang bekerja di sana.
Seorang warga Vladivostok mengatakan kepada RFA bahwa sekitar 200 pekerja Korut sudah dipulangkan dalam penerbangan pertama.
“Mereka kebanyakan pejabat dan pekerja yang pernah mencoba kabur, tapi ditahan dan dipenjara beberapa bulan,” ujar warga itu.
“Ada pula mereka yang dianggap bermasalah oleh perusahaan mereka, dan mereka yang sakit, juga yang dianggap lemah.”
Warga itu kemudian mengungkap bahwa saat ini, mulai muncul kekhawatiran di tengah perusahaan-perusahaan tempat para warga Korut itu bekerja.
“Yang saya tahu, repatriasi pekerja Korut ini berlangsung tanpa pemberitahuan terlebih dulu, jadi pejabat-pejabat perusahaan khawatir mereka yang terpilih akan berupaya kabur,” katanya.
“Mereka lantas berupaya menahan para target repatriasi itu dengan menenangkan mereka menggunakan kata-kata yang sebaik mungkin.”
(has)
