Korea Utara kembali melancarkan uji coba rudal jarak jauhnya di lepas pantai timur pada Rabu (12/7). (AP/Lee Jin-man)
Jakarta, CNN Indonesia —
Korea Utara kembali melancarkan uji coba rudal jarak jauhnya di lepas pantai timur pada Rabu (12/7).
Uji coba ini berlangsung saat Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bakal bertemu di sela-sela KTT Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) di Vilnius, Lithuania.
Pasukan penjaga pantai Jepang memperkirakan rudal balistik Korut itu terbang dan jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau sekitar 550 kilometer timur Semenanjung Korea.
Jepang menuturkan rudal terbang selama 74 menit ke ketinggian 6.000 kilometer dengan jangkauan 1.000 kilometer, menurut laporan televisi Jepang, Asahi.
Mengutip pejabat pertahanan Jepang, Asahi melaporkan uji coba ini menjadi rekor rudal Korut terbang terlama selama ini.
Di Lithuania, Kishida juga memerintahkan stafnya mengumpulkan informasi soal uji coba rudal terbaru Korut ini. Ia juga meminta stafnya tetap waspada mengantisipasi segala hal terkait uji coba rudal Korut hari ini.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, mengatakan uji coba rudal terbaru ini mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan serta komunitas internasional.
Jepang, kata Matsuno, juga telah melayangkan protes melalui saluran diplomatik di Beijing, China.
Dikutip Reuters, Korut memang kembali getol melancarkan uji coba rudal balistiknya setelah dialog dengan Korsel dan Amerika Serikat pada 2018 lalu berakhir mandeg.
Korut juga baru-baru ini meluncurkan satelit mata-mata pertamanya meski gagal usai jatuh saat peluncuran.
Sejumlah analis mengatakan Korut tengah mempersiapkan parade militer besar pada 27 Juli mendatang untuk memperingati klaim kemenangannya di Perang Korea 1950-1953 melawan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan sekutu lainnya.
Padahal, secara teknis, Korut dan Korsel saat ini masih berperang lantaran Perang Korea hanya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.
(rds)
