Menag Dorong Pelunasan Haji Usai Cek Kesehatan, Selama Ini Terbalik

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut mekanisme pemberangkatan haji di Indonesia selama ini terbalik lantaran mendahulukan pelunasan ongkos naik haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebelum pengecekan kesehatan (dinyatakan mampu secara kesehatan/istitha’ah)

Mekanisme macam ini, kata Yaqut, membuat Kementerian Kesehatan menanggung risiko mencoret nama calon jemaah yang sudah lunas.

Padahal di lain sisi catatan kesehatannya tidak memungkinkan.

“Apa akibatnya? Semua jemaah yang sudah lunas diloloskan begitu saja,” kata Yaqut di Sportarium UMY, Bantul, DIY, Senin (23/10) lalu.

Yaqut berpendapat penerapan persyaratan istitha’ah atau kemampuan kesehatan sebelum pelunasan Bipih yang telah diusulkannya mampu menekan kasus jemaah haji yang sakit maupun meninggal dunia di Tanah Suci.

Pada musim haji 2023, kementeriannya mencatat 774 jemaah haji wafat di Tanah Suci, sementara sekitar 30 orang lainnya meninggal dunia dalam proses perjalanan haji di Indonesia. Selain itu ada pula seorang jemaah haji yang sampai detik ini belum diketahui keberadaannya.

“Kita tidak ingin kejadian-kejadian yang kemarin berlaku di Saudi, jemaah banyak yang demensia, kemudian sakit sepanjang proses musim haji, dan seterusnya sampai ada yang hilang terulang kembali. Karena kunci utamanya adalah istitha’ah kesehatan,” papar Yaqut.

Mengantisipasi kasus-kasus di atas tak berulang, Yaqut telah meminta agar pembahasan kriteria istitha’ah kesehatan sebelum pelunasan haji dilaksanakan dengan matang.

“Saya ingin benar-benar kriteria Istitha’ah ini dirumuskan dengan baik. Kita tidak ingin kejadian tingginya jemaah yang wafat berulang di Saudi karena banyak dimensia, sakit sepanjang proses, sampai hilang. Saya tidak ingin terjadi kembali,” harapnya.

Yaqut mengakui ada tantangan lain bagi lembaga penyelenggara ibadah haji dalam penerapan istitha’ah kesehatan ini. Hal ini dikarenakan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter Puskesmas yang berada di bawah bupati atau wali kota.

“Yang melaksanakan cek kesehatan (calon jemaah haji) itu kan bukan dokter yang ada di RSPAD, bukan dokter RS Pertamina, tapi dokter-dokter yang ada di Puskesmas yang strukturnya di bawah bupati/wali kota,” katanya.

“Ini bukan pekerjaan gampang, ketika satu jemaah dinyatakan tidak lolos kesehatan, kemudian dia ngadu ke kepala daerah karena mungkin kebetulan dia saudaranya, bupati atau wali kota itu telepon kepala Puskesmasnya. Ini si A tolong dilolosin, kepala Puskesmasnya enggak berani, pasti dilolosin. Karena konsekuensinya nanti dia dipindah ke Puskesmas yang jauh,” ujar Yaqut.

Sementara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyebut penyelenggaraan haji tahun 2023 mencatatkan angka kematian tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir.

Atas dari itu, menurutnya, perumusan kebijakan baru persyaratan istitha’ah kesehatan tersebut cukup mendesak.

“Data perlu dikaji kembali agar dapat rekomendasi syarat istitha’ah (kesehatan) sebelum penyelenggaraan ibadah haji,” ungkapnya.

(kid/kid)

[Gambas:Video CNN]