Sejumlah pengamat ragu upaya Jokowi menawarkan proyek dan investasi di IKN ke Singapura bakal berbuah manis karena mereka masih menunggu hasil Pilpres 2024. (REUTERS/EDGAR SU).
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun gunung merayu langsung investor Singapura supaya mengucurkan dana segar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Demi meyakinkan investor, ia memastikan siapapun presiden Indonesia selanjutnya pasti meneruskan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Jokowi meminta para investor Negeri Singa tidak perlu khawatir proyek bernilai lebih dari Rp400 triliun itu akan mandek.
Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total US$2,6 miliar atau sekitar Rp38,6 triliun (asumsi kurs Rp14.872 per dolar AS) untuk swasta di IKN. Jokowi merinci paket investasi tersebut tersedia dalam berbagai bidang, antara lain perumahan, transportasi, energi, hingga teknologi.
Sang Kepala Negara itu turut mengobral sederet insentif untuk investor Singapura. Jokowi bahkan menyinggung statusnya sebagai pebisnis sebelum menjadi orang nomor wahid di Indonesia.
“Ada pertanyaan lain tentang insentif. Gampang. Easy lah. Saya juga sebelumnya pebisnis. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non collected PPN, super deduction tax, bea impor. Kami telah melakukan segalanya, khususnya terkait energi dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu,” jelasnya di Ecosperity Week, Singapura, Rabu (7/6).
Kunjungan Jokowi ke Singapura ini turut menjadi tindak lanjut kehadiran 130 delegasi Singapura yang terdiri dari 95 pelaku usaha ke Titik Nol IKN Nusantara pada Rabu (31/5). Terlebih, Otorita IKN mencatatnya sebagai sebuah rekor.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebut kunjungan delegasi Singapura ke IKN adalah yang terbanyak dalam sejarah. Menurutnya, para investor Singapura antusias dan langsung terkumpul sekitar 22 letter of intent (LOI) alias minat investasi.
“Ini adalah jumlah delegasi investor terbesar yang pernah datang ke IKN. Dari negara ‘Garden City’ mengunjungi ibu kota ‘Forest City’. Sudah ada 22 LOI dari Singapura yang harus kami seleksi dan sesuaikan dengan kebutuhan prioritas investasi,” katanya saat dikonfirmasi pada hari kunjungan tersebut.
Meski begitu, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga melihat manuver Jokowi belum menjamin Singapura bakal merealisasikan investasinya di IKN. Nirwono menilai investor Negeri Singa bakal tetap realistis.
Ia mengatakan sikap wait and see tidak hanya ditunjukkan para investor Singapura, melainkan pihak swasta dari negara-negara lain yang sama-sama sudah mencatat LOI. Biang keladinya adalah iklim politik RI yang belum jelas jelang 2024.
“Pengusaha Singapura juga dapat menilai sendiri dan menganalisis kenapa sampai sekarang calon investor luar, bahkan investor nasional sendiri belum benar-benar terlibat dalam pembangunan,” katanya kepada CNNIndonesia.com.
“Ini akan menjadi pertimbangan mereka untuk tidak segera terlibat langsung membangun di IKN, cukup LOI, toh semua calon investor bersikap sama wait and see,” imbuh Nirwono.
Nirwono menyebut gejolak politik tanah air mulai menghangat jelang 2024. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk investor Singapura masih harus menyiapkan langkah jitu menghadapi ketidakpastian.
Ia beranggapan Singapura tidak akan rugi dengan sikap realistis tersebut. Menurutnya, investor Negeri Singa cenderung akan bersabar melihat perkembangan ke depan sebelum benar-benar nyemplung ke IKN.
Meski Jokowi sudah mendeklarasikan pembangunan IKN akan lanjut terus siapapun presiden setelahnya, Nirwono menilai hal itu belum cukup meyakinkan calon investor.
Ia juga tidak melihat korelasi antara status Singapura sebagai salah satu negara pemberi utang ke RI dengan kepastian investasi di IKN. Menurutnya, Pemerintah Singapura bakal tetap berpikir realistis dan logis mempertimbangkan potensi keuntungan investasi tersebut.
“Salah satunya adalah jaminan kestabilan politik dan keberlanjutan pembangunan IKN ke depan yang tampaknya belum mampu meyakinkan seluruh calon investor yang sudah LOI untuk segera membangun di IKN,” jelasnya.
Untuk saat ini, Nirwono menyarankan Jokowi fokus menyelesaikan target pembangunan IKN sampai 2024 nanti dengan menghadirkan kualitas terbaik. Menurutnya, apa yang bisa diselesaikan Jokowi bakal menjadi warisan untuk pemerintah berikutnya sekaligus kunci apakah megaproyek ini dilanjutkan atau tidak.
Tak jauh beda, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menegaskan investor tidak punya rasionalitas untuk ikut memaksakan diri berinvestasi di proyek IKN saat ini. Mereka masih harus menunggu tahun depan ketika sudah ada kepastian administrasi pemerintahan yang baru.
Namun, Andri berpesan agar Indonesia tidak perlu khawatir bahkan putus asa dalam mencari investor IKN sampai-sampai harus mengobral sejumlah insentif secara berlebihan. Pasalnya, langkah tersebut malah bisa menimbulkan tekanan jangka panjang kepada pemerintah.
Ia khawatir sikap desperate Pemerintah Indonesia menimbulkan beban baru yang muncul dalam perjanjian kerja sama dengan investor. Andri mencontohkan bagaimana Indonesia tak berdaya menghadapi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), sampai-sampai China mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi jaminan pinjaman utang.
“Yang saya lihat saat ini sebenarnya Presiden Jokowi berupaya untuk mendorong proyek IKN menuju pada point of no return sebelum 2024. Andaikan di masa mendatang proyek ini diproyeksikan tidak menguntungkan bagi negara sekalipun, proyek ini akan tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur banyak melakukan komitmen dan perjanjian. Ini yang berbahaya karena dapat merugikan Indonesia pada jangka panjang,” jelasnya.
“Jadi jangan sampai karena target percepatan investasi ini kita menawarkan investasi yang dari klausul perjanjian, bunga, dan timbal baliknya sebenarnya tidak menguntungkan bagi Indonesia namun terpaksa tetap diteruskan karena sudah melewati point of no return,” sambung Andri.
Andri menekankan investor negara manapun paham bahwa membuat ibu kota baru adalah proyek yang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Bahkan, jika proyek ini lancar bisa memakan waktu setidaknya dua dekade.
Menurutnya, jika proyek IKN memang matang dan realistis secara perencanaan, investor akan datang dengan sendirinya. Dengan begitu, pemerintahan selanjutnya juga bakal melanjutkan pembangunan IKN.
“Namun, sampai saat ini belum ada kepastian detail dan teknis dari segi proyeksi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi penduduk, upaya mitigasi bencana, potensi konflik dengan penduduk asli setempat, keadilan terhadap pembebasan lahan, serta isu lingkungan yang sebenarnya jauh lebih vital bagi pertimbangan investor saat ini ketimbang obralan insentif fiskal,” tandas Andri.