Menkes Budi Gunadi Sadikin meluncurkan layanan hotline untuk dokter yang jadi korban bullying. Ia mengingatkan pelaku bisa kena sanksi skors. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan layanan hotline untuk kasus dokter korban bullying perundungan oleh senior saat menjalani pendidikan di rumah sakit vertikal milik Kemenkes. Aduan itu bisa dilaporkan melalui nomor WhatsApp ataupun website.
“Nomor WA di 0812-9979-9777, ada juga website di www.perundungan.kemkes.go.id. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini,” kata Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).
Budi menyebut hadirnya layanan itu dilatarbelakangi banyaknya aduan yang ia terima dari dokter koasisten hingga peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Perundungan itu menurut Budi sudah di luar batas kewajaran sehingga perlu ditertibkan.
Nantinya, pelaku dan instansi terkait akan diberikan sanksi. Apalagi setelah UU Kesehatan disahkan, Budi menyebut dirinya bisa mengintervensi penuh rumah sakit yang menyelenggarakan PPDS alias collegium atau hospital based.
Ia menuturkan sanksi tersebut diberikan kepada pelaku perundungan hingga instansi serta direktur rumah sakit yang bersangkutan. Aturan sanksi tersebut akan diterbitkan melalui Kepmenkes yang terdiri dari mulai sanksi tertulis hingga sanksi skors.
“Itu bisa ke tenaga pengajarnya, bisa gurunya, bisa ke seniornya, bisa juga ke direktur utama RS, minimal kita kasih teguran tertulis. Kalau berulang atau memang tindakannya kasar, itu kita kategorikan sanski sedang, yang kita lakukan adalah skors langsung tiga bulan,” kata dia.
Budi menyebutkan laporan perundungan yang kerap ia terima, di antaranya senior yang meminta junior untuk membelikan barang-barang mewah, memperlakukan layaknya asisten, hingga senior yang meminta junior untuk mengerjakan tugas.
Ia mengaku miris lantaran dokter spesialis yang seharusnya belajar menekuni ilmu, malah menghabiskan untuk ‘melayani’ senior. Sementara, kata dia, di luar negeri dokter justru dibayar.
“Kalau di dalam negeri kita jadi keset dari konsulen dan senior-senior. Itu saya rasa harus diperbaiki,” ujar dia.
(khr/tsa)
