Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkap sejumlah warisan baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi krisis iklim. Berikut daftarnya.
Hal tersebut disampaikan Siti saat menyampaikan sambutan pembukaan Paviliun Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11).
“Presiden Jokowi telah menorehkan warisan iklim yang sangat besar bagi Indonesia, yang secara kolaboratif berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi krisis iklim,” kata Siti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sekali lagi, warisan iklim ini telah ditunjukkan secara konsisten melalui keteladanan. Kami telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk dan dengan inklusif dan kolaboratif,” imbuh dia.
Siti menyoroti peran Indonesia pada COP26 yang digelar di Glasgow dua tahun lalu. Saat itu diskusi telah menghasilkan Rencana Operasional Penyerapan Karbon Netto Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) 2030 sebagai panduan aksi iklim praktis di Indonesia.
Sementara, pada COP 28 di Dubai, kami bermaksud untuk mendiskusikan beberapa bagian dan mengkonfirmasi tindakan kami terkait aksi iklim energi dan limbah lebih lanjut.
“Emisi dari sektor energi sebesar 716 juta ton CO2 eq; sektor industri proses dan penggunaan produk (IPPU) sebesar 59,15 juta ton CO2 eq; sektor limbah sebesar 133 juta ton CO2 eq; sektor pertanian sebesar 89,20 juta ton CO2 eq, dan sektor FOLU sebesar 222 juta ton CO2 eq. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 42,1 persen pada tahun 2022 dibandingkan dengan business as usual,” jelasnya.
Ia mengatakan target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26 merupakan komitmen dan implementasi iklim yang berlandaskan hukum dan telah ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021. Menurut dia komitmen ini lebih dari sekadar janji di atas kertas, namun secara konsisten ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan.
Siti menjelaskan sekitar 60 persen dari pengurangan emisi Indonesia berasal dari sektor FOLU, menggarisbawahi peran penting target iklim FOLU Net Sink 2030 dalam berkontribusi pada perjuangan global melawan krisis iklim.
“Setelah COP26, rencana operasional berbasis hukum untuk FOLU Net Sink 2030 diperkenalkan, memastikan bahwa hampir semua pendanaan iklim kami, yang berjumlah miliaran dolar hingga saat ini, berasal dari APBN kami untuk mencapai target iklim ini,” tutur dia.
Tidak hanya itu, Siti juga mengungkap keberhasilan Indonesia mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60 persen.
Ia juga mengklaim bahwa kebakaran hutan yang terjadi akibat panas karena fenomena El Nino tahun ini berkurang dan tidak menyebabkan kabut asap lintas batas ke negara-negara tetangga.
“Selama kejadian El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam hal iklim, dengan hanya 16 persen dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut. Selain itu, kebakaran ini tidak menyebabkan kabut asap lintas batas,” kata dia.
Selain itu, Siti mengatakan bahwa Indonesia kini hanya menjadi kontributor kecil dalam emisi kebakaran global dan hal ini menjadi capaian iklim yang paling signifikan.
Aksi iklim lain yang juga masuk catatan adalah upaya berkelanjutan Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam memerangi krisis iklim global melalui restorasi gambut berbasis masyarakat dan rehabilitasi hutan bakau, yang mencakup jutaan hektar.
“Kepemimpinan iklim Presiden Jokowi yang tidak terpisahkan dari warisannya, terlihat jelas dalam pembentukan sistem tata kelola karbon berbasis hukum, yang memprioritaskan pencapaian target Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC) Indonesia,” jelas Siti.
Menurut Siti Sistem Registrasi Nasional, yang mengoperasionalkan kerangka hukum ini, telah beroperasi dan berjalan, menghubungkan perdagangan karbon domestik dan internasional. Indonesia merangkul perdagangan karbon internasional melalui Sistem Registri Nasional, termasuk perjanjian saling pengakuan dengan para pemain global mengenai metodologi internasional dan penyesuaian yang sesuai, termasuk otorisasi dari otoritas pemerintah.
“Tata kelola karbon berbasis hukum kami dirancang, terutama, untuk memastikan integritas lingkungan, mencegah kebocoran dan pencucian hijau yang dapat membahayakan iklim dan pendapatan negara,” ujar Siti.
“Indonesia telah membentuk Rumah Karbon untuk menyediakan platform yang luas bagi semua pemangku kepentingan untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola karbon berbasis hukum. Sementara itu, Bursa Karbon Indonesia telah didirikan pada bulan September 2023 dan secara resmi beroperasi,” pungkasnya.
(stu/stu)
