Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berpendapat MK tak berwenang mengubah aturan batas usia capres dan cawapres. (Foto: PKB)
Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah syarat batas usia capres-cawapres yang saat ini dalam proses gugatan.
Jazilul berpandangan bahwa syarat batas usia capres cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.
“Pandangan kami itu bukan wewenangnya MK. Saat itu wilayahnya DPR untuk memutuskan berdasarkan UU soal usia itu,” ucap Jazilul di kantor pusat DPP PKB, Selasa (1/8).
Namun, Wakil Ketua MPR itu mengaku tetap menghormati MK yang saat ini tengah menguji proses gugatan aturan tersebut. Jazilul mengatakan pihaknya tak bisa mengintervensi kewenangan MK.
“Enggak, kita nggak bisa mempengaruhi putusan MK, yang jelas UU yang ada sudah baik,” ucap dia.
Jazilul meyakini konstelasi politik di Pilpres 2024 akan berubah jika MK mengabulkan gugatan tersebut.
Dia menilai bakal ada beberapa nama baru yang lebih muda akan masuk dalam bursa capres dan cawapres. Jazilul menegaskan PKB akan tetap fokus pada proses pencalonan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres dan cawapres.
Jazilul mengaku belum membuka opsi lain untuk pasangan capres dan cawapres di luar dua nama itu.
“Kita fokus untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Jadi udah itu aja fokusnya,” kata dia.
MK kini tengah memproses tiga gugatan soal batas usia capres dan cawapres. Gugatan masing-masing dilayangkan oleh politikus PSI, Garuda, dan dua kepala daerah dari Gerindra.
Pengajuan uji materiil ini dianggap upaya memuluskan langkah Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju jadi cawapres.
Respons MK
Dalam sidang hari ini hakim MK Saldi Isra sempat menyindir DPR dan pemerintah yang seakan setuju dengan gugatan perubahan batas minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi minimal 35 tahun.
Menurut dia, klaim DPR dan pemerintah yang mengaku menyerahkan keputusan uji materiil kepada mahkamah terkesan setuju dengan perubahan tersebut.
“Kalau DPR dan pemerintah setuju mengapa tidak diubah saja UU, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan. Kelihatan pemerintah juga setuju, diubah aja di DPR,” kata Saldi usai mendengar keterangan DPR dan pemerintah dalam gugatan.
(wis)
