Jakarta, CNN Indonesia —
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjual swasembada pangan dalam visi-misinya. Program tersebut digaungkan berkali-kali, yang terakhir dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Rabu (8/11) lalu.
“Saudara-saudara mungkin sudah banyak dengar sikap saya, pidato saya selama 20 tahun lebih, dari sejak saya masih tentara aktif saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan” ujar Prabowo.
“Orang-orang Neolib mengatakan untuk apa kita swasembada pangan kalau bisa kita beli lebih murah dari Vietnam dan dari Thailand? Ada pandangan seperti itu” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo pun kembali menekankan pentingnya swasembada pangan saat ditanyai mengenai strategi dalam menjaga nilai tukar rupiah, yang saat ini mendekati level Rp16 ribu per dollar AS.
Prabowo menyiapkan program lumbung pangan (food estate) untuk merealisasikan swasembada pangan. Buatnya, ini bukan ‘barang’ baru.
Ia, yang notabene menteri pertahanan saat ini, ditugasi Presiden Jokowi menahkodai program tersebut, bersama Kementerian Pertanian.
Prabowo bertanggung jawab atas penanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Kalimantan Tengah. Namun, program yang dimulai November 2020 tersebut mangkrak.
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas menilai swasembada pangan selama ini hanya menjadi retorika yang dimainkan para calon pemimpin.
Guru Besar IPB tak menampik Indonesia sudah swasembada beras. Namun, swasembada pangan sulit dicapai lantaran konsumsi gandum masyarakat cukup tinggi.
“Kalau kita bicara swasembada pangan, ya tidak swasembada. Karena apa? 28 persen kebutuhan pangan pokok kita saja udah gandum. Gandum 100 persen kita impor,” ungkapnya.
Head of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan impor masih bisa dilakukan meski swasembada pangan.
“Swasembada itu boleh impor tapi sedikit dan tidak tergantung dengan impor. Hanya sebatas untuk stok dan jumlahnya relatif lebih kecil” Kata Taufik.
Yang ia permasalahkan impor kerap dilakukan saat panen raya sehingga merugikan petani.
“Produksi surplus, tiba tiba impor. Petani tidak bisa menikmati harga bagus. Jangan sampai harga tinggi, tapi pangannya impor,” imbuh Taufik.
Ia pun menyoroti food estate mangkrak yang dikerjakan Prabowo. Menurutnya, program lumbung pangan bermasalah karena ketidaksesuaian pengelolaan. Sektor pertanian yang lebih tepat diberikan kepada petani malah diserahkan kepada perusahaan.
“Apakah pangan mau diindustrialisasikan seperti food estate? Karena pertanian itu tidak bisa model begitu, pertanian itu harus diberikan kepada petani karena dia tahu persis. Masa dikasih ke korporat, ya tidak bisa,” ujarnya.
(sym/pta)
