BKN akan memampang info gaji Pegawai Negeri Sipil akan dipampang di lowongan CPNS 2023. Itu demi mencegah peserta mengundurkan diri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal menambahkan informasi lebih detail dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023. Informasi tersebut berupa penghasilan yang diterima, kelas jabatan, uraian jabatan, sampai jenjang jabatan.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan penambahan keterangan informasi jabatan bagi pelamar ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan.
Kedua, untuk mengantisipasi pengunduran diri pelamar karena penghasilan yang didapat tidak sesuai harapan.
“Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar,” terangnya, dikutip dari keterangan resmi BKN, Kamis (3/8).
Haryomo mengatakan selama pelaksanaan seleksi PPPK 2022, ada 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan, di antaranya ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar, dan lokasi penempatan.
Maka dari itu, pelamar diminta mempertimbangkan betul sebelum melakukan pendaftaran, baik dari aspek jabatan, lokasi, sampai dengan penghasilan.
Adapun informasi detail termasuk soal penghasilan akan terdapat dalam menu informasi tambahan.
Pemerintah akan membuka lowongan CPNS dan PPPK pada September 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan saat ini rekrutmen CPNS dan PPPK sedang dalam tahap validasi data.
“September nanti, kan ini masih divalidasi dan seterusnya,” kata Anas di Gedung DPR, dikutip dari Detikcom, Selasa (11/7).
Ia menambahkan lowongan CPNS dan PPPK 2023 akan dibuka untuk 1.030.751 formasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah (pemda). Dari total formasi itu, 80 persen bakal mengakomodir tenaga honorer menjadi PPPK, kemudian 20 persen untuk fresh graduate yang ingin menjadi ASN.
“Ini untuk mengakomodir harapan publik terkait dengan fresh graduate untuk bisa ditampung di ASN, supaya tidak hanya menyelesaikan honorer. Di sisi lain, honorer kita prioritaskan karena mereka telah mengabdi kepada layanan publik di pemerintah pusat dan daerah,” ujar Anas.
(fby/agt)
