Lombok Tengah –
MotoGP Mandalika akan memasuki edisi ketiga tahun ini. Event ini dianggap penting untuk nama baik Indonesia di mata dunia.
Sejak digelar perdana pada 2022, MotoGP Mandalika memang jadi salah satu event olahraga kelas dunia yang menyedot perhatian publik Tanah Air. Di edisi pertamanya saja para penonton tumpah ruah di sirkuit Mandalika.
Mereka ingin menyaksikan para pebalap motor terbaik di dunia seperti Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan lainnya. Efek untuk ekonomi secara regional maupun nasional boleh dibilang sudah terasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya MotoGP Mandalika digelar di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang memang jadi andalan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Nusa Tenggara Barat lewat pariwisata.
Menurut data yang dirangkum dari beberapa sumber, MotoGP Mandalika 2023 telah memberikan multiplier effect secara nasional mencapai Rp 4,3 triliun, setelah tahun sebelumnya Rp 4,5 triliun.
Sebab tidak cuma MotoGP, berbagai event juga digelar di Sirkuit Mandalika sehingga telah berdampak langsung pada output sektor pariwisata secara nasional sebesar 0,019-0,023 persen, sekaligus juga penyerapan tenaga kerja sebesar 20.233-24.030 orang.
Bahkan khusus di Lombok Tengah, NTB yang menjadi lokasi ajang MotoGP 2023 mendapatkan kenaikan aktivitas ekonomi terkait pariwisata sebesar 13,45 persen dan berkontribusi pada produk domestic regional bruto (PDRB) sebesar 7,97 persen.
Makanya tidak heran kalau Presiden Jokowi menyebut pengembangan Mandalika sebagai salah satu titik ekonomi untuk pariwisata baru di luar Pulau Jawa. Belum dari sisi branding dan citra baik NTB sebagai destinasi superprioritas.
Meski demikian, menggelar ajang sekelas MotoGP tidaklah mudah mengingat ada dana besar yang harus diberikan kepada Dorna Sports sebagai pemegang lisensi ajang tersebut.
Ada yang namanya Hosting fee atau Commitment Fee adalah biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada pihak Dorna Sports. Untuk tahun ini, biaya hosting fee sebesar 12,849 juta euro atau Rp 231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN.
Di luar hal tersebut masih ada organizer fee sekitar Rp 100 miliar yang selalu menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh ITDC. Namun, untuk tahun ini muncul permasalahan baru ketika Pemda NTB mengaku tidak punya uang untuk membayarnya, sebab hosting fee itu tidak masuk dalam rencana APBD 2024.
Seperti dikutip dari detikOto, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal ini dinilai tidak seharusnya terjadi mengingat pembayaran dapat dilakukan lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun lembaga bisnis lain termasuk PT Injourney Tourism Development (ITDC), perusahaan BUMN yang mengelola The Mandalika.
ITDC sudah memiliki lisensi penyelenggaraan MotoGP hingga tahun 2040, yang mana membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah terkait hosting fee.
“Ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia dan sangat terkait dengan nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas sangat penting dijaga jangan sampai dunia beranggapan mau selenggarakan event tapi nggak punya uang. Pemerintah perlu duduk bersama dan membahas berapa sisa anggaran dan berapa yang bisa dibayar,” ujar Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram M. Firmansyah dalam keterangan kepada detikSport.
Bila kewajiban ini tidak dibayar akan ada sejumlah konsekuensi seperti biaya pinalti yang nilainya begitu besar, maupun yang terburuk yakni keberlanjutan MotoGP Mandalika. Hal ini yang terjadi di MotoGP Kazakhstan, Argentina, dan India tahun ini yang absen karena masalah serupa.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Lalu Wiresapta Karyadi menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olahraga, tetapi merupakan citra dan martabat bangsa Indonesia.
“Mandalika di Pulau Lombok, NTB dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi kami sebagai warga NTB merasa penyelenggaraan MotoGP 2024 ini harus terlaksana,” katanya.
Ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah dihelat pertama kali pada tahun 2022. ITDC m dan untuk itu ITDC membutuhkan dukungan pemerintah pusat-pemerintah daerah untuk pembayaran hosting fee.
Firmansyah juga menyarankan MotoGP Mandalika 2024 jadi titik pembenahan kelembagaan agar efek ajang itu bisa lebih dirasakan, khususnya untuk daerah.
“Tahun 2025 harus sudah ada kelembagaan yang fokus untuk penyelenggaraan MotoGP dengan berbagai syarat. Dengan begitu multiplier effect yang bisa didapatkan akan terasa untuk daerah termasuk pengembangan produk dan event-event penyertanya,” papar Firmansyah.
MotoGP Mandalika 2024 digelar 29 September yang merupakan putaran ke-16 dari 21 balapan musim ini.
(mrp/adp)
