Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.
“Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital,” kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).
Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengatakan langkah transformasi menuju digitalisasi perlu dimulai dari tubuh pemerintah.
“Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir, AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati,” kata Budi.
Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.
Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.
“Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat,” ucap Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.
Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.
Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.
Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.
“Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging,” kata Sri Mulyani.
“Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefit tapi juga bisa financial disaster,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.
Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.
Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.
(mrh/sfr)
