Edy Rahmayadi Tolak Sistem Zonasi PPDB, Sudah Lapor ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menolak penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Edy mengaku sudah menyampaikan penolakan itu ke menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tiga kali saya ngomong, sama presiden sudah, sama menteri pendidikan sudah, di koran sudah,” kata Edy di Medan, Jumat (21/7) dikutip dari detik.com.

Edy menjelaskan alasan menolak penerapan PPDB sistem zonasi di Sumut. Menurutnya, ada ketimpangan infrastruktur sekolah di daerah dan ibu kota provinsi.

“Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda,” ucapnya.

Oleh karena itu, Edy merasa sistem zonasi tidak bisa diterapkan di Sumut. Ia menyebut jumlah guru dan infrastruktur di Sumut tidak merata seperti di Jakarta.

“Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar, kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama,” ujarnya.

“Jadi jangan disamakan daerah yang sudah maju dengan daerah daerah kita yang sedang berusaha untuk maju,” kata Edy menambahkan.

Edy meminta sistem penerimaan dikembalikan seperti dulu, yakni dengan tes. Dengan demikian, katanya, peserta didik termotivasi, bukan malah memilih pindah alamat seperti yang belakangan ini kerap menjadi masalah PPDB sistem zonasi.

“Kembalikan kek dulu, tes, sehingga seleksi alam dan motivasi anak itu pun jadi ‘saya harus tes’, ini ‘ngapain saya tes, pindah alamat aja lah, agar saya masuk ke sini, masuk ke sini’,” ujarnya.

Sengkarut PPDB masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.

Sejumlah kecurangan juga banyak terjadi dalam proses PPDB. Beberapa di antaranya, pemalsuan domisili hingga numpang KK dengan keluarga yang jaraknya dengan sekolah incaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah. Ia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (21/7).

Baca berita selengkapnya di sini.

(tim/fra)

[Gambas:Video CNN]