Gubernur Bali I Wayan Koster. (CNN Indonesia/Khaira Ummah)
Denpasar, CNN Indonesia —
Gubernur Bali Wayan Koster akan tetap melarang wisatawan melakukan pendakian gunung di Pulau Dewata kendati kebijakan tersebut diprotes sejumlah kalangan.
Koster mengaku pihaknya telah melakukan kajian yang komprehensif sebelum memutuskan larangan pendakian gunung di Bali.
“Saya tidak peduli bagi orang-orang yang pikirannya pragmatis, yang pada jangka panjang itu akan merusak tatanan alam manusia dan kebudayaan Bali. Pikiran-pikiran sempit pragmatis. I‘m sorry,” ujarnya saat memberi jawaban pandangan umum terhadap fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-19 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (19/6).
Koster mengaku takut dikutuk bila mengabaikan untuk menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali.
“Kalau kita merawat saja tidak bisa kebangetan, kalau kita tidak bisa merawat mengabaikan ini dan meninggalkan ini tunggu kutukannya beliau dan saya tidak mau dikutuk oleh beliau. Jadi, karena itu saya berjalan tegak lurus, orang cari ini, hanya yang dipikirkan hari ini dan besok tapi tidak tahu itu berakibat besar terhadap Bali. Begitu, loh,” katanya.
“Tolong pikirkan ini, jangan grasak-grusuk, saya berusaha melakukan itu saja mohon restu dulu secara niskala, saya lakukan ini tidak gampang, sulinggih pun saya ajak diskusi, tidak hanya orang biasa saja, saya ajak diskusi. Saya tidak gampangan, jangan dikira saya sembrono. Saya sangat berhati-hati soal Bali ini, tolong dijaga bersama, jangan dirusak Bali ini,” sambung Koster.
Ia juga menyebutkan kebijakan tersebut bukan tiba-tiba dibuat dalam satu pekan ini atau bulan lalu. Politikus PDIP itu mengaku sebelum terpilih jadi Gubernur Bali, dirinya sudah berinisiatif untuk menegakkan aturan tersebut.
“Soal larangan pendakian gunung ini, bukan tiba-tiba Minggu ini, bulan lalu, bukan. Sebelum saya maju menjadi gubernur, saya belajar Nangun Sat Kerthi Loka Bali, saya belajar Sat Kerthi, saya belajar tentang karakter filosofi tentang kehidupan alam manusia dan kebudayaan Bali dan sudah lama saya canangkan ini, hanya momentumnya baru datang, makanya saya berlakukan,” imbuhnya.
Koster menegaskan untuk menjaga Bali perlu belajar kepada orang-orang suci, para leluhur, dan para tetua di Pulau Dewata untuk menjaga alam. Ia juga menegaskan gunung adalah salah satu tempat para orang suci di Bali untuk mencari inspirasi dan bagaimana menata Bali ini.
“Saya perlu menyampaikan, bahwa kita harus berguru kepada orang-orang suci Bali, leluhur Bali, orang-orang yang menjadi tetua Bali, bagaimana beliau ini menata alam manusia dan kebudayaan Bali, ketika Bali ini baru pertama diciptakan,” ujarnya.
“Kita perlu belajar dari para penglingsir, guru-guru suci, leluhur dan tetua kita di Bali. Beliau itu, menata Bali mendapatkan inspirasi dengan cara melakukan proses spiritual yang panjang. Proses itu, ditempuh melalui tempat-tempat yang menurut kekuatan spiritualnya itu di antaranya ada di gunung, di tempat-tempat tertentu,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa pihaknya sudah menghitung soal kebijakan larangan pendakian gunung di Bali, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Karena, menurutnya alam, manusia dan kebudayaan Bali harus tetap dijaga.
“Saya sudah hitung semua berapa wisatawan yang suka menaiki gunung, berapa wisatawan domestik yang sudah mendaki gunung, berapa penghasilannya untuk siapa penghasilannya. Kalau ini kita open, apa konsekuensinya itu sudah saya hitung,” ujarnya.
“Daripada kita mengorbankan yang 15 ribu per hari wisatawan mancanegara dan 13 ribu wisatawan domestik ke Bali, hanya karena ulah 1.000 orang, bandingkan, kita justru berpotensi kehilangan yang 27 ribu lebih (wisatawan), daripada kita membela yang seribu itu, dan yang utama adalah kita ini mengabaikan tempat suci, ini yang prinsip bagi saya, karena itu kita harus solid semua dalam urusan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Koster juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisi apa saja yang dibolehkan dan dilarang wisatawan mancanegara (wisman) selama mereka berada di Bali. Aturan ini dibuat setelah menggelar rapat koordinasi dengan para bupati dan walikota se-Bali, Rabu (31/5).
Koster beralasan aturan tersebut dibuat untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.
(kdf/kid)
