Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat Sodetan Ciliwung. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kekhususan Jakarta selesai pada pekan depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan RUU tersebut tengah dibahas secara mendalam oleh internal Pemprov DKI. Hasil pembahasan itu kemudian akan disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk dikaji lebih lanjut.
“Secepat mungkin kita selesai. Jadi sebenarnya sudah intens di bawah per masing masing asisten. Nah Minggu depan kita akan bahas dengan Pak Gubernur, sudah selesai,” kata Joko di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).
Joko menyampaikan di internal Pemprov DKI memberikan masukan terkait unsur-unsur yang perlu diatur dalam RUU Kekhususan Jakarta.
Ia menyebut salah satu poin yang tengah dikaji yakni struktur pemerintahan usai Jakarta tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN) ketika resmi dipindahkan ke Nusantara di Kalimantan.
Menurutnya, Pemprov DKI telah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat ihwal RUU Kekhususan Jakarta.
“Mungkin struktur pemerintahan mungkin ya ini masih dalam proses pembahasan dan baru akan kita lakukan setelah ASEAN ini untuk internal DKI,” ujarnya.
Joko mengatakan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas hal tersebut. Oleh karena itu, ia meyakini pembahasan RUU Kekhususan Jakarta bakal selesai dalam waktu dekat.
“Kita pertemuan dengan Kemendagri membahas per masing-masing pasal. Kemudian kita lakukan uji publik. Uji publik kan juga sudah dilakukan. Tinggal kita nanti finishing. Ya mudah-mudahan secepatnya,” ucap Joko.
Pemprov DKI Jakarta membentuk tim perumus internal untuk mematangkan RUU Kekhususan Jakarta, seiring rencana IKN dipindahkan ke Kalimantan.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan pihaknya membentuk tim perumus internal dalam kelompok kerja yang terbagi atas delapan sektor untuk mematangkan substansi usulan RUU tersebut.
Delapan sektor itu yakni Mobilitas dan Logistik; Ekonomi, Investasi, dan Tata Ruang; Kesejahteraan Masyarakat; Fiskal; Lingkungan; Politik dan Pemerintahan; Ekonomi Digital dan Readiness; serta Tim Penunjang.
(lna/kid)
