Ilustrasi petugas Bakamla yang sedang berpatroli di perairan perbatasan Indonesia. (dok. Humas Bakamla RI)
Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia menyinggung soal perlindungan nelayan tradisional saat membuka forum penjaga laut negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Coast Guard Forum/ACF) 2023 di Jakarta, Rabu (7/6).
Dia mengatakan mengatakan nelayan tradisional yang masuk ke wilayah negara lain harus dibantu. Menurutnya, nelayan kecil berbeda dengan nelayan profesional yang dikoordinasi perusahaan besar.
“Nelayan yang profesional yang memang betul-betul kapal yang besar, terus itu dikoordinasikan dengan suatu perusahaan yang besar. Justru nelayan-nelayan tradisional ini yang harus kita bantu, saudara-saudara kita yang kecil ini yang harus kita bantu,” kata Aan dalam forum itu.
Aan mengatakan ACF 2023 di Jakarta dihadiri kepala atau komandan Coast Guard dari enam negara yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia. (CNN Indonesia/Hamka Winovan)
Ia mengatakan salah satu tujuan pelaksanaan ACF adalah untuk membuat komunitas dalam menjaga keamanan dan stabilitas ASEAN, membuat jaring komunikasi dan melaksanakan berbagai informasi informasi.
Menurut Aan masalah seperti ilegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing bisa dibahas bersama-sama dalam komunikasi tersebut.
“Salah satu contoh manfaat dari ASEAN Coast Guard Forum ini kita sudah melaksanakan information sharing, jadi berbagi informasi, misalnya saya punya informasi ada kapal yang kita curigai masuk ke wilayah Filipina, kita akan menginformasikan ke teman-teman yang ada di Filipina,” kata perwira tinggi TNI AL itu.
Aan menyatakan komunikasi sudah rutin ia lakukan dengan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim.
Sehingga, masalah nelayan-nelayan tradisional yang masuk ke Malaysia bisa diatasi.
“Sudah sering kali kita saling membantu. contoh, banyak nelayan tradisional Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia, karena saya kenal dengan Datuk Saiful, ‘ini pak tolong nelayan kita hanya 3 personil, 4 personil yang bukan nelayan betul nyari profit’. Tapi karena dia salah masuk wilayah Malaysia, akhirnya dibebaskan, sebaliknya juga demikian,” katanya.
Meski saling berkomunikasi dalam masalah IUU Fishing, Aan mengatakan sesama negara ASEAN tetap menghormati hukum yang berlaku di masing-masing negara.
“Ini salah satu contoh keuntungan melaksanakan ACF, tapi tetap kita menaati hukum, menghormati kedaulatan dari tiap-tiap negara,” katanya.
Stasiun monitoring Bakamla di Makassar
Sementara itu di wilayah zona maritim tengah Indonesia akan dibangun stasiun pemantauan baru Bakamla. Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan, pun telah menyiapkan lahan untuk Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla tersebut.
Stasiun pemantau tersebut akan dibangun di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya yang berlokasi di pinggir Kota Makassar.
“Di Makassar, lokasi sudah diberikan pak wali kota itu di Untia. Langsung disupport dan kami sungguh terima kasih,” kata Kepala Kantor Bakamla RI Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla, Octavianus Budi Santoso, Selasa (6/6).
Rencananya ada 13 titik di wilayah kerja Bakamla RI Zona Maritim Tengah yang akan dibangun stasiun, termasuk di Makassar.
“Makassar memang belum ada, kami baru punya lima stasiun dan rencananya akan ada 13 stasiun karena wilayah tugas kita luas sampai di Kalimantan,” tuturnya.
Octavianus menerangkan Bakamla Zona Maritim Tengah memiliki wilayah tugas yang meliputi 12 provinsi yang berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Bagian utara berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Filipina Selatan, serta bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Sehingga, katanya, keberadaan SPKKL sebagai tempat untuk monitoring keamanan dan keselamatan laut menjadi sangat penting.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan telah mempersiapkan lahan seluas 4 ribu meter persegi untuk stasiun Bakamla Zona Maritim Tengah tersebut.
“Kalau itu bisa terbangun tentu Makassar memiliki positioning yang bagus lagi. Setelah disurvei tempat itu paling bagus sebagai tower control dan setelah kita lihat dengan program kita di sana (Sirkuit dan Macca) maka masih ada 4 ribu yang bisa kita sampaikan ke Bakamla RI,” kata dia.
(yoa, mir/kid)
