Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut 10 target Jokowi terancam tak tercapai karena ada ketidaksinkronan dengan janji politik bupati cs. ( CNN Indonesia/Nurika manan).
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka-bukaan soal biang kerok yang menyebabkan 10 target Jokowi terancam tak tercapai di 2024 nanti.
Salah satu biang kerok yang ia ungkap adalah ketidaksinkronan janji politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Ia menyebut salah satu contoh ketidaksinkronan itu adalah rencana pembangunan nasional dengan daerah, di mana sasaran-sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah.
“Bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji-janji Bapak Presiden waktu itu pada akhirnya disinkronkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” imbuh Suharso di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).
Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nantinya, keduanya diturunkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah pusat yang dibiayai APBN dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dibiayai APBD.
Ia lantas mencontohkan solusi yang harus dilaksanakan oleh para pejabat daerah, misalnya dalam urusan menuntaskan stunting. Suharso menekankan pemda yang wilayahnya masih mencatat tingkat stunting tinggi perlu aktif bertanya ke pemda yang sukses mengentaskan stunting.
“Program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14 persen, ya ayo. ‘Tempat saya berapa persen, misal paling tinggi 25, bagaimana caranya saya bisa ikut turun’. Begitu mereka berpikir,” ungkapnya.
“Itu satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan di daerah, ke depan kita enggak bisa lagi mengulang itu. Jadi harus bareng dalam hal target-target nasional. Namanya saja sasaran pembangunan nasional, jadi artinya berlaku untuk seluruh bidang,” imbuh Suharso.
Selanjutnya ia menyinggung soal imunisasi dasar lengkap (IDL) yang jika diberikan kepada bayi bisa mencegah terkena stunting. Menurutnya, peluang bayi stunting meningkat dua kali lipat jika tidak mendapatkan IDL.
Suharso juga membantah jika ada pemda berdalih tak punya anggaran untuk mengentaskan stunting. Menurutnya, bahkan ada pemda yang berprinsip ‘asal ada dana’ untuk program pengentasan stunting tersebut.
“Enggak juga, enggak juga enggak ada anggaran. Contohnya stunting mereka anggapannya enggak ada anggaran, ah enggak usah, gampang tinggal tarik 3 persen- 5 persen dari situ, asal ada. Contoh saja. Ya saya kira kalo daerah lain bisa kenapa daerah dia enggak bisa,” jelas Suharso.
“Ada daerah yang relatif, saya enggak bisa sebut, dari sisi APBD kasihan dia enggak besar-besar amat, tapi stunting rendah. Ada juga APBD keren, banyak, tapi stunting-nya masih tinggi,” sambungnya.
Selain itu, Suharso menyinggung soal sikap pemda yang pasif menindaklanjuti pembangunan nasional yang digalakkan Jokowi. Ia mencontohkan soal pembangunan bendungan hingga perbaikan jalan.
Menurutnya, ketika Jokowi sudah membangun irigasi primer di daerah, seharusnya pemda setempat menyiapkan irigasi sekunder hingga tersiernya. Begitu pula dengan kewajiban perbaikan jalan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemda kudu dikebut.
“Soal kemiskinan ekstrem juga demikian. Pemerintah pusat sudah lihat di pemda kabupaten mana yang harus kita intervensi kita bantu lakukan, tapi daerah juga lakukan. Sehingga sumber daya yang ada, sumber pembiayaan yang terbatas itu bisa dimanfaatkan efektif dan efisien,” tandasnya.
Sebelumnya, Suharso menjabarkan 10 target Jokowi dalam RPJMN 2020-2024 yang sulit bahkan mustahil tercapai pada tahun depan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada Senin (5/6).
Namun, ia berdalih target tersebut tidak bisa disebut hanya punya Jokowi. Pasalnya, target yang tertuang dalam RPJMN itu merupakan sinkronisasi dengan sasaran pemerintah daerah. Berikut daftar 10 target tersebut:
1. Imunisasi dasar lengkap (IDL) yang ditarget pada 2024 mencapai angka 90 persen. Namun, sampai 2022 baru menyentuh angka 63,17 persen.
2. Angka stunting balita yang kudu bisa ditekan hingga 14 persen. Sayang, hingga tahun lalu baru mencapai 21,6 persen.
3. Tingkat wasting balita atau penurunan berat badan ditargetkan turun 7 persen pada 2024. Pada 2022 lalu indikator ini masih berada di 7,7 persen.
4. Tuberkulosis (TBC) yang ditargetkan turun menjadi 297 per 100 ribu penduduk. Per tahun lalu masih menyentuh angka 354 per 100 ribu penduduk.
5. Pengurangan sebaran penyakit malaria menjadi 405 kasus per kabupaten/kota. Pemerintah baru bisa mencapai pengurangan 372 kasus per kabupaten/kota.
6. Pengurangan penyakit kusta 514 kasus per kabupaten/kota. Suharso menyebut pemerintah baru merealisasi eliminasi 403 kasus per kabupaten/kota.
7. Pengurangan tingkat prevalensi merokok anak di bawah umur menjadi 8,7 persen. Pada 2022, masih tercatat 9,10 persen.
8. Mengurangi penduduk dewasa yang obesitas sampai 21,8 persen.
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditargetkan terakreditasi 100 persen pada 2024. Namun, sampai 2022 baru menyentuh 56,4 persen.
10. Target Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar 83 persen di 2024. Namun, realisasi 2022 baru 56,07 persen.
(skt/mrh)
