ESDM meminta BPKP mengaudit dua perusahaan penilai (surveyor) independen kadar nikel lantaran dianggap tak netral dalam melakukan survey. Ilustrasi. (AFP/ADEK BERRY)
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit dua perusahaan penilai (surveyor) independen kadar nikel.
Hal itu dilakukan karena keduanya diduga tidak netral dalam melakukan survey kadar nikel sehingga berpotensi merugikan pendapatan negara. Adapun dua surveyor nikel yang dimaksud adalah PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra Konsult.
Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid menuturkan keputusan menggandeng BPKP itu berdasarkan hasil rapat kerja (raker) Menteri ESDM dan Komisi VII DPR pada 24 Mei 2023 lalu.
Hasil raker tersebut yakni Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan audit BPKP terhadap PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra Konsult karena diduga ada ketidaknetralan dalam melakukan survei kadar nikel.
“Ditjen Minerba telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit BPKP terhadap dua surveyor yang dimaksud,” ucap Wafid dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (8/6).
Ia mengatakan saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan verifikasi kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batu bara, termasuk nikel. Hal ini juga sebagai acuan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja surveyor independen nikel secara berkala.
Wafid menjelaskan mekanisme tata niaga domestik nikel secara umum dimulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Setelah itu, nikel diolah dan dimurnikan, lalu dijual dengan melakukan pembayaran royalti produk hasil pemurnian. Proses ini juga diawasi oleh sistem E-PNBP dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan mempertimbangkan harga patokan mineral (HPM) dan harga patokan bawah (HPB).
“Setelah itu barulah (dilakukan) pengecekan oleh surveyor dengan sistem MVP (modul verifikasi penjualan) untuk mengetahui legalitas asal barang, kualitas dan kuantitas barang, pemenuhan HPM, HPB, dan royalti,” imbuhnya.
(mrh/pta)
