Menhan Prabowo Subianto saat menerima Dubes Ukraina Vasyl Hamianin. Foto: Arsip Istimewa
Jakarta, CNN Indonesia —
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, buka suara mengenai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Senin (5/6).
Hamianin menemui Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan, usai proposal damai Prabowo tentang konflik Rusia dan Ukraina yang disampaikan di Shangri-La Dialogue, ditolak oleh Ukraina.
Mengenai pertemuan ini, Hamianin mengaku enggan memberikan detail terkait bahasan selama pertemuan. Dia hanya menyebut pertemuan itu berlangsung panjang konstruktif, serta dirinya puas dengan klarifikasi Prabowo.
“Pertemuan itu panjang dan konstruktif. Saya puas dengan klarifikasi Pak Prabowo. Dan saya juga memperjelas posisi Ukraina,” kata Hamianin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).
Pada pertemuan di Shangri-La Dialogue di Singapura akhir pekan lalu, Prabowo menyampaikan tiga poin usulan untuk menghentikan perang antara Rusia vs Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.
Menurut Prabowo, Rusia dan Ukraina pertama-tama mesti menerapkan gencatan senjata. Kemudian, masing-masing pasukan mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.
Zona demiliterisasi itu, kata Prabowo, harus diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
Menurut Prabowo, PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.
“Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.
Proposal damai yang diajukan Prabowo ini pun ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov mengatakan skenario itu “aneh” dan tak mencerminkan Indonesia.
“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini,” kata Reznikov, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/6).
Mengenai penolakan ini, Hamianin menjelaskan bahwa Ukraina menolak lantaran tak ada wilayah mereka yang disengketakan dengan Moskow sehingga referendum tidak mungkin dilakukan.
Menurut Hamianin, beberapa wilayah Ukraina seperti Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson saat ini hanya diduduki Kremlin, bukan diperebutkan.
Dia juga mengatakan proposal mengenai gencatan senjata, penarikan pasukan hingga 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi “tidak akan berhasil”. Sebab kini, ujar dia, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina.
“Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru,” tutur Hamianin.
Ia pun menegaskan, “Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. Inilah tujuan Formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.”
(blq/dna)
